Kaji RAPBD 2022, Kader PSI di DPRD Pertanyakan Komitmen Pemkot Bandung Atasi Pemulihan Ekonomi
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung pertanyakan kesungguhan Pemkot Bandung atasi pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Penulis: Cipta Permana | Editor: Mega Nugraha
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung pertanyakan kesungguhan Pemkot Bandung atasi pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Anggota PSI Kota Bandung yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, Erick Darmajaya menilai, berdasarkan hasil analisa dengan masukan dari berbagai pihak terhadap RAPBD Kota Bandung 2022, ditemukan program yang akan dilaksanakan seperti copy paste dari program tahun lalu.
Padahal, menjelang akhir Oktober 2021, pembahasan RAPBD Kota Bandung 2022 semakin mendekati finalisasi. Selain itu, dia juga mengomentari soal target pendapatan asli daerah (PAD) yang menurun.
Baca juga: Kabar Bus Damri Bandung Berhenti, Ketua DPRD Kota Bandung Sebut Kejadian Luar Biasa
"Semua rencana program berdampak secara ekonomi, tapi target PAD Tahun Anggaran 2022 justru menurun. Pertanyaannya, program seperti apa yang akan dilakukan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini, apakah mungkin masih dilakukan seperti tahun-tahun lalu," ujarnya kepada wartawan di Kota Bandung, Kamis (28/10/2021)
Padahal, lanjutnya arahan dari pemerintah pusat telah jelas bahwa pemerintah daerah harus mengupayakan menanggulangi pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi semaksimal mungkin.
“Kita melihat bahwa akibat pandemi Covid-19 ini, semakin banyak warga yang menganggur karena berbagai faktor. Sehingga dibutuhkannya berbagai upaya terobosan atau inovasi di bidang ekonomi untuk dapat membantu masyarakat dan memulihkan ekonomi Kota Bandung,” ucapnya.
Selain itu, Erick juga menyoroti keterbukaan informasi dari Pemkot Bandung. Pasalnya, hingga kini pihaknya tidak dapat mengetahui apa saja detil dari berbagai komponen anggaran yang telah dibuat Pemkot Bandung.
"Rasanya akan menjadi sulit untuk bisa bekerja secara maksimal, jika transparansi tidak dilakukan," katanya (Cipta Permana).