Breaking News:

Fakta Baru Kasus Pungli Sampai Rp 900 Ribu di Gebyar Vaksinasi di Dusun Bambu KBB

Disparbud Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengungkap fakta baru terkait dugaan pungli pada gebyar vaksinasi yang dilaksanakan di Dusun Bambu

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Mega Nugraha
TRIBUNJABAR.ID/HILMAN KAMALUDIN
Ribuan orang saat mengikuti vaksinasi di Restoran Outdoor Dusun Bambu, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, Rabu (15/9/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Disparbud Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengungkap fakta baru terkait dugaan pungli pada gebyar vaksinasi yang dilaksanakan di objek wisata Dusun Bambu, Lembang.

Kepala Disparbud KBB, Heri Partomo mengatakan, sebetulnya kejadian tersebut terjadi karena ada peserta vaksinasi yang menyogok seorang oknum panitia di luar Disparbud dan Dinkes KBB agar antreannya bisa dipercepat.

"Setelah kita coba telusuri ternyata sogokan itu dilakukan oleh peserta vaksinasi yang katanya lagi buru-buru," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (26/10/2021).

Heri mengatakan, peserta vaksinasi itu memberikan uang kepada oknum panitia karena saat itu antrean dalam gebyar vaksinasi tersebut sangat panjang.

Baca juga: Pengelola Dusun Bambu Tak Tahu Soal Pungli Vaksinasi Hingga Rp 900 Ribu, Minta Segera Diungkap

" Jadi dia ngasih uang ke panitia biar difasilitasi karena memang antreannya panjang. Tapi bukan bagian dari Disparbud atau Dinkes KBB," kata Heri.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Inspektorat KBB, Bambang Eko Wahjudi, mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, bahwa pungutan itu untuk mempermudah pelayanan khusus bagi orang-orang tertentu.

"Saat ini masih penyelidikan. Surat perintah audit sudah turun, tinggal menunggu hasilnya," ujarnya.

Untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut, saat ini pihaknya telah menerjunkan inspektur pembantu khusus (Irbansus) karena dalam aturan tidak diperkenankan ada pungutan dalam proses vaksinasi, baik dosis vaksin maupun pelayanan vaksinnya. 

"Nanti kita akan selidiki siapa pelakunya, bentuk pelanggarannya, serta pelakunya apakah melibatkan ASN atau tidak. Tapi itu baru bisa dibuka saat penyelidikan ini selesai," kata Bambang.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved