Breaking News:

Melanggar Perda, Belasan KJA di Bendungan Jatigede Dibongkar Satpol PP Sumedang

Sebanyak 12 keramba jaring apung (KJA) di Waduk Jatigede dibongkar Satpol PP Sumedang Rabu (13/10/2021).

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Mega Nugraha
Dok Satpol PP Sumeda
12 keramba jaring apung (KJA) di Waduk Jatigede dibongkar Satpol PP Sumedang Rabu (13/10/2021). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG -  Sebanyak 12 keramba jaring apung (KJA) di Waduk Jatigede dibongkar Satpol PP Sumedang Rabu (13/10/2021). Ratusan lainnya menyusul dibongkar. 

Pembongkaran KJA tersebut dilakukan karena para pengusaha KJA telah melanggar Perda Sumedang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sumedang.

"Jumlah KJA yang ditertibkan itu dimiliki oleh 35 orang, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 333 KJA, 12 KJA di antaranya dibongkar oleh personel Satpol PP dan 321 KJA lagi akan dibongkar oleh pemiliknya, " ujar Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Sumedang, Yan Mahal Rizzal, kepada TribunJabar.id melalui sambungan seluler, Rabu (13/10/2021) petang.

Baca juga: Sektor Pertanian di Sumedang Masih Andalkan Mata Air dan Hujan, Waduk Jatigede hanya untuk Pantura

Menurut Rizzal, penertiban tersebut dilakukan untuk mengedukasi, mendata, mengawasi, dan melakukan tindakan atas kegiatan Keramba Jaring Apung di Bendungan Jatigede.

Sebab, kata dia,  tujuan dari pembangunan Bendungan Jatigede adalah untuk menyediakan air baku dengan baku mutu yang layak untuk air minum dan untuk irigasi sawah. 

Karena itu, kata Rizzal,  aktifitas KJA jelas bertentangan dengan tujuan pembangunan Waduk Jatigede.

Baca juga: Pikap Kecelakaan Maut Saat Perjalanan Piknik ke Jatigede, Sandra Alami Luka Berat dan Belum Sadar

"Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung memohon bantuan  untuk melakukan penertiban KJA, karena dari BBWS Cimanuk- Cisanggarung tidak mengizinkan adanya KJA di Waduk Jatigede, " kata dia. 

Yan Mahal Rizzal menambahkan, pihaknya mengimbau agar penertiban ini dapat dipahami oleh semua pihak. Terlebih, penertiban ini sesuai ketentuan perundang- undangan. 

"Kami berharap ada peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dan dapat melaporkan kepada intansi yang berwenang jika menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan, " kata dia. 

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved