PRABOWO SUBIANTO Siap-siap Hadapi Gugatan Rp 1,1 M, Anak Buah Tak Terima Digusur dari Ketua DPRD
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto digugat anak buah yang kini menjabat Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati.
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Kisdiantoro
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi
TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto digugat anak buah yang kini menjabat Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati.
Gugatan Affiati dilatarbelakangi soal surat keputusan pencoposan dirinya dari kursi ketua DPRD Kota Cirebon dan digantikan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana.
Affiati menggugat Prabowo Subianto yang kini Menteri Pertahanan RI di kabinet Presiden Jokowi, senilai Rp 1,110 miliar.
Apakah Affiati menggugat karena ingin mempertahankan jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Cirebon?
Kuasa hukum Affiati, Bayu Kresnha Adhyaksa, mengatakan, gugatan itu dilayangkan kliennya karena SK DPP Partai Gerindra tentang penggantian Ketua DPRD Kota Cirebon itu dinilai tidak memenuhi unsur demokrasi.
"Tidak transparan dan terkesan diskriminatif karena klien kami tidak pernah dipanggil partai serta mendapat ruang untuk klarifikasi," kata Bayu Kresnha Adhyaksa saat ditemui di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Selasa (12/10/2021).
Baca juga: DPC Partai Gerindra Kota Bandung Siap Menangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024
Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan itu dilatarbelakangi SK DPP Partai Gerindra Nomor 06-010B/Kpts/DPP-GERINDRA/2021.
Surat keputusan yang dikeluarkan pada 19 Juni 2021 itu berisi pergantian Ketua DPRD Kota Cirenon periode 2019 - 2024 yang kini diduduki Affiati.
Selain itu, surat tersebut menyatakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, menduduki posisi Ketua DPRD Kota Cirebon menggantikan Affiati.
Bayu mengatakan, gugatan perdata yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina Gerindra dan DPP Gerindra itu telah teregister di PN Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2021.
Pihaknya menilai, dalam penerbitan SK tersebut DPP Gerindra telah melanggar UU Partai Politik karena sejatinya partai harus menjunjung prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Bahkan, SK itu dianggap cacat formil dan materil dalam beberapa hal.
Di antaranya, tidak terdapatnya UU, PP, maupun AD ART Partai Gerindra terkait kewenangan DPP untuk mengganti ketua DPRD.
"Tindakan ini jelas melawan hukum karena penggantian pimpinan DPRD harus melalui usulan DPC dan fraksi yang dalam kasus ini tidak ada," ujar Bayu Kresnha Adhyaksa.
Bayu menyampaikan, kliennya juga mengajukan tuntutan ganti rugi akibat kerugian materil dan imateril yang ditimbulkan akibat terbitnya SK itu senilai Rp 1,110 miliar.
Baca juga: Gambaran Kekuatan Ridwan Kamil dan Prabowo di Jabar Jika Bertarung di Pilpres 2024
Karenanya, ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berlangsung sehingga kliennya tetap menjadi Ketua DPRS Kota Cirebon dan memegang kewenangannya.
Affiati menegaskan gugatan yang dilayangkannya bukan didasari keinginan mempertahankan jabatannya, tapi tidak dipenuhinya hak hukumnya sebagai kader Gerindra.
"Tentu tidak (menggugat demi jabatan). Saya ingin menggugat prosesnya karena tidak ada tabayun kepada saya. Kalau ada, mungkin saya bisa memahaminya," kata Affiati. (*)
