Breaking News:

Begini Kasus Bos Gerindra Prabowo Subianto Digugat Anak Buahnya Sendiri, Dituntut Rp 1,110 Miliar

Gugatan itu dilayangkan Affiati karena SK DPP Partai Gerindra tentang penggantian Ketua DPRD Kota Cirebon itu dinilai tidak memenuhi unsur demokrasi.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Hermawan Aksan
Tribun Jabar
Kuasa hukum Affiati saat menunjukkan bukti register gugatan kliennya di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Selasa (12/10/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, menggugat Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum DPP Parta Gerindra, Prabowo Subianto.

Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan itu dilatarbelakangi SK DPP Partai Gerindra Nomor 06-010B/Kpts/DPP-GERINDRA/2021.

Selain itu, surat tersebut menyatakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, menduduki posisi Ketua DPRD Kota Cirebon menggantikan Affiati.

Kuasa hukum Affiati, Bayu Kresnha Adhyaksa, mengatakan, gugatan itu dilayangkan kliennya karena SK DPP Partai Gerindra tentang penggantian Ketua DPRD Kota Cirebon itu dinilai tidak memenuhi unsur demokrasi.

"Tidak transparan dan terkesan diskriminatif karena klien kami tidak pernah dipanggil partai serta mendapat ruang untuk klarifikasi," kata Bayu Kresnha Adhyaksa saat ditemui di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Selasa (12/10/2021).

Ia mengatakan, gugatan perdata yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina Gerindra dan DPP Gerindra itu telah teregister di PN Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2021.

Pihaknya menilai, dalam penerbitan SK tersebut DPP Gerindra telah melanggar UU Partai Politik karena sejatinya partai harus menjunjung prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Bahkan, SK itu dianggap cacat formil dan materil dalam beberapa hal.

Di antaranya, tidak terdapatnya UU, PP, maupun AD ART Partai Gerindra terkait kewenangan DPP untuk mengganti ketua DPRD.

"Tindakan ini jelas melawan hukum karena penggantian pimpinan DPRD harus melalui usulan DPC dan fraksi yang dalam kasus ini tidak ada," ujar Bayu Kresnha Adhyaksa.

Bayu menyampaikan, kliennya juga mengajukan tuntutan ganti rugi akibat kerugian materil dan imateril yang ditimbulkan akibat terbitnya SK itu senilai Rp 1,110 miliar.

Karenanya, ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berlangsung sehingga kliennya tetap menjadi Ketua DPRS Kota Cirebon dan memegang kewenangannya.

Affiati menegaskan gugatan yang dilayangkannya bukan didasari keinginan mempertahankan jabatannya, tapi tidak dipenuhinya hak hukumnya sebagai kader Gerindra.

"Tentu tidak (menggugat demi jabatan). Saya ingin menggugat prosesnya karena tidak ada tabayun kepada saya. Kalau ada, mungkin saya bisa memahaminya," kata Affiati. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved