Waktu Pensiun Panglima TNI Makin Dekat, Ini Calon Potensial, Kapan Jokowi Kirim Surpres ke DPR?

TRIBUNJABAR.ID - Nama calon Panglima TNI yang baru menjadi topik hangan beberapa waktu terakhir.

Pasalnya, pada akhir November mendatang, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun dipastikan akan segera mengirim nama calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Kata Laksamana Yudo Margono Soal Kemungkinan Jadi Panglima TNI dan Peluangnya

Tetapi, hingga saat ini, Kamis (30/9/2021) pagi, belum ada informasi siapa yang akan dipilih Presiden Jokowi.

Dilansir dari Tribunnews.com, berikut perkembangan terbaru soal pergantian Panglima TNI:

1. Pratikno sebut akan secepatnya ajukan Surat Presiden

Menteri Sekretariat Negara Pratikno mengatakan, pihaknya bakal segera mengirim surat presiden (surpes) terkait nama calon Panglima TNI ke DPR.

Menurutnya, surpres calon Panglima TNI belum dikirim hari ini.

"Belum, ini tadi baru saya sampaikan. Jadi kita akan ajukan secepatnya," kata Pratikno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Dikatakan Pratikno, pihaknya masih memiliki waktu.

Pasalnya, Hadi Tjahjanto baru akan pensiun pada akhir November.

2. Calon Menguat ke Andika Perkasa dan Yudo Margono

Terkait calon Panglima TNI, muncul dua nama yang disebut-sebut berpeluang kuat dipilih Jokowi.

Dua nama itu yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.

Apabila merujuk tradisi, Panglima TNI dijabat secara bergilir dari tiga angkatan yang ada, yakni AD, AL, dan AU.

Baca juga: Menakar Peluang Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Sebelum Hadi yang berasal dari TNI AU, Panglima TNI dijabat Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI AD.

Dengan demikian, apabila berdasar giliran, maka Panglima TNI akan diisi dari TNI AL, yakni KSAL Laksamana Yudo Margono.

Namun, Presiden juga memiliki hak istimewa atau prerogatif untuk mengusulkan calon Panglima TNI.

3. Kata Istana soal Nama Calon Panglima TNI

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rahman memberikan tanggapan calon Panglima TNI yang akan dipilih Jokowi.

Menurut Fadjroel, pemilihan Panglima TNI merupakan prerogratif Presiden.

"Ini bagian dari hak prerogatif beliau. Jadi yang kita tahu, ada waktu di mana Pak Panglima akan selesai masa tugasnya. Dan secara prosedural tentu ada penggantian. Mengenai prosesnya itu betul-betul di tangan Presiden Joko Widodo," jelas Fadjroel di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (28/9/2021).

Terkait kapan surat Presiden tersebut akan dikirimkan, Fadjroel mengaku belum mendapatkan informasi mengenai hal itu.

Ia meminta agar hal ini ditanyakan kembali ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai surat Presiden tersebut. Dan menurut hemat kami itu wewenang dari Kementerian Setneg," kata dia.

Meski demikian, ia menyampaikan Presiden akan menaati prosedur dan aturan yang berlaku dalam proses pergantian Panglima TNI.

Baca juga: SOSOK Eko Margiyono, Pesaing Andika Perkasa dan Yudo Margono untuk Jadi Panglima TNI

"Selama ini Presiden kan selalu menaati apa yang kita sebut sebagai good governance. Jadi kalau Presiden selalu taat kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan berarti itu jalan proseduralnya."

"Jadi beliau pasti akan taat sesuai apa yang disampaikan melalui kewajibannya beliau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan," jelasnya.

4. TB Hasanuddin Prediksi Surpres Dikirim setelah Gelaran PON Papua

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memperkirakan surpres terkait calon Panglima TNI akan dikirim setelah PON XX di Papua.

Hal ini mengingat Panglima TNI Hadi Tjahjanto memiliki tanggungjawab atas pengamanan PON XX.

Surpres setahu saya belum (dikirim ke DPR). Tapi menurut prediksi kami karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON XX di Papua terutama ketika ada tamu negara," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9/2021).

Maka itulah, menurut politisi PDI Perjuangan itu, surpres Panglima TNI kemungkinan akan dikirimkan setelah PON.

Dikatakan TB Hasanuddin, apabila supres dikirim setelah PON, DPR masih memiliki waktu.

"Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa Reses DPR. Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test. Jadi masih memenuhi syarat" katanya.

"Sehingga 1 Desember pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pergantian Panglima TNI, Perkiraan Kapan Jokowi Kirim Surpres ke DPR hingga Calon Potensial