Dampak Covid-19 Makin Terlihat, Perlu Kebijakan Tepat untuk Pengentasan Kemiskinan di Tengah Pandemi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sampai saat ini data kemiskinan BPS masih menjadi rujukan utama bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah maupun stakeholders terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Namun demikian, dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan pada tataran makro maupun mikro, masih ada kesimpangsiuran terkait pemahaman indikator kemiskinan. Apalagi di masa pandemi Covid-19, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat bisa berubah cepat dan dinamis," kata Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Dyah Anugrah Kuswardani pada acara Webinar dengan mengusung tema “Kupas Tuntas Kemiskinan: Memahami Data dan  Situasi Kemiskinan” yang digelar BPS Provinsi Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).

Menurut Dyah, untuk itulah pihaknya membahas terkait situasi kemiskinan tersebut dalam webinar ini untuk membahas lebih lanjut tentang gambaran terkait situasi kemiskinan di tengah pandemi Covid-19 dan bagaimana cara memahami indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS secara komprehensif.

Baca juga: Disnaker Bantah BPS yang Menyebut Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Purwakarta Meningkat

Tujuan pelaksanaan webinar ini adalah untuk menyosialisasikan indikator statistik yang dihasilkan BPS serta pemanfaatannya, khususnya terkait indikator kemiskinan, serta memberikan gambaran terkait situasi kemiskinan di tengah pandemi Covid-19.

"Webinar ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat terkait indikator kemiskinan, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan kesadaran terhadap pentingnya data statistik dalam setiap penentuan suatu kebijakan," katanya.

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, Dr. Ateng Hartono memberikan gambaran umum kemiskinan di level Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan).

Baca juga: Mahasiswa Sebut PPKM dan Ganjil Genap Tak Efektif, Kemiskinan Malah Naik dan Kerumunan Berpindah

Secara umum, persentase penduduk miskin di Jawa Barat masih di bawah Nasional.

Pada kondisi Maret 2021, persentase penduduk miskin Jawa Barat sebesar 8,40 persen di bawah Nasional sebesar 10,14 persen.

Disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan juga terlihat masih tinggi baik di level Jawa Barat maupun Nasional.

Bagaimana cara memahami angka kemiskinan, lebih dalam disampaikan oleh M. Sairi Hasbullah, MA.

Dalam memahami angka kemiskinan, penting untuk memahami bagaimana mengukur angka kemiskinan.

Banyak perspektif pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia.

Penentuan pegukuran kemiskinan antara negara bisa berbeda tergantung rekomendasi berdasarkan hasil kajian di masing-masing negara terkait batas minimum kebutuhan paling dasar manusia.

Baca juga: Airlangga: Pembukaan Lapangan Kerja Terus Dipacu Tekan Kemiskinan