Warganya Terima Sembako Bau Busuk, Begini Tanggapan Dinsos Bandung Barat, 'Kami Sudah Usul . . .'

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah mengusulkan ke pemerintah pusat agar bantuan sembako dari program bantuan pangan nontunai (BPNT) diganti dengan uang tunai.

Pasalnya, sembako dari program tersebut kerap bermasalah seperti adanya daging ayam berbau busuk yang sudah diterima delapan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kampung Cinangka, RT 02/06, Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat, KBB.

Kepala Dinas Sosial KBB, Sri Dustirawati, mengatakan, penggantian sembako BPNT dengan uang tunai tersebut sudah diusulkan saat pihaknya bersama kadinsos se-Jawa Barat melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Kebetulan waktu itu juga ada polisi dan Kadinsos Jabar. Nah, terus para kadis mengusulkan supaya BPNT itu diganti (uang tunai) karena terlalu banyak masalah," ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar, Minggu (19/9/2021).

Baca juga: Warga KBB Kembali Dapat Bansos yang Sudah Busuk, Daging Ayam Sudah Biru, Telur Ada Belatung

Menurutnya, usulan itu diajukan karena masalah sembako busuk dalam program BPNT ini terjadi tidak hanya di Bandung Barat, tetapi juga di beberapa kabupaten/kota yang lain.

"Jadi kan kalau kayak gini, enggak akan beres-beres. Jadi, kita para kadis se-Jabar sepakat bahwa BPNT itu dialihkan dalam bentuk tunai. Misalnya, bisa juga digabungkan dengan bantuan sosial tunai (BST)," kata Sri.

Ia mengatakan, alasan pengajuan agar sembako BPNT diganti dengan bentuk tunai itu supaya ekonomi lokal di kalangan masyarakatnya bisa berjalan karena mereka bisa membeli sembako ke warung atau ke pasar sesuai kebutuhannya.

"Apalagi kalau sekarang kan mereka tak hanya butuh sembako."

"Mereka juga perlu obat, vitamin, dan masker. Jadi, itu alasan kita," ucapnya.

Yang paling penting, kata Sri, penggantian sembako BPNT dengan uang tunai itu supaya tidak ada perdagangan bebas yang hanya bisa menguntungkan para pedagang besar.

"Tapi kalau misalnya kualitasnya dalam program BPNT itu bagus dan diterima masyarakat sesuai sih, gak apa-apa dilanjutkan."

"Tapi kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan membuat komoditasnya jadi gak bagus, dialihkan saja jadi tunai," kata Sri.

Di sisi lain, pihaknya menilai bahwa program BPNT ini sudah bagus karena bisa menjaga kualitas kebutuhan pangan bagi masyarakat.

Namun, jika masalahnya terus berulang, hal seperti ini tidak akan selesai.

"Karena akan ada orang-orang yang punya kepentingan tidak bertanggungjawab terhadap kualitas komoditas."

"Nantinya, yang dirugikan masyarakat lagi," ucapnya. (*)