Breaking News:

Pemkab Sumedang Percepat Relokasi dan Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Longsor Cimanggung

UMEDANG- Bupati Sumedang menyampaikan Pemkab Sumedang sudah mengajukan relokasi rumah secara permanen ke Kementerian PUPR dan sudah ditindaklanjuti Ke

Editor: bisnistribunjabar
Dok. Sumedang
Pemkab Sumedang Percepat Relokasi dan Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Longsor Cimanggung 

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG- Bupati Sumedang menyampaikan Pemkab Sumedang sudah mengajukan relokasi rumah secara permanen ke Kementerian PUPR dan sudah ditindaklanjuti Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan.

Untuk itu Pemkab Sumedang akan mempercepat relokasi dan pembangunan infrastruktur di wilayah longsor Cimanggung. Hal ini dilakukan Bupati Dony Ahmad Munir yang mendatangi kantor BNPB, Kementerian Sosial RI dan Kementerian PUPR di Jakarta secara maraton, pada Kamis (26/8/2021).

Dengan didampingi Sekda Herman Suryatman bersama SKPD terkait diterima langsung Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurnia, Sekretaris Jenderal Kemensos RI Hartono Laras, Dirjen penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Setelah cek dan ricek ada 40 KK yang siap direlokasi meliputi 20 KK dari SBG, 10 KK dari perumahan Pondok Daud dan 10 KK dari masyarakat sekitar yang terdampak," ujarnya.
Namun demikian, lanjutnya, Kementerian PUPR hanya mengalokasikan pembangunan untuk 10 unit rumah dari 40 unit rumah yang diusulkan untuk direlokasi.

"Sebetulnya sudah lama kami ajukan ke Kementerian PUPR namun ternyata hanya menyediakan 10 unit rumah untuk relokasi," katanya.

Oleh karena itu, Pemda meminta BNPB, Kemensos RI dan Kementerian PU dapat memenuhi kekurangan alokasi relokasi rumah korban longsor tersebut.

"Jadi kami memohon langsung ke Jakarta agar kekurangan tersebut dapat dipenuhi," tuturnya.

Dikatakan Bupati, awalnya relokasi akan dibangun di atas tanah milik Perum SBG. Namun karena hanya cukup untuk 30 rumah, Pemda pun menyiapkan alternatif berupa lahan milik Pemda di Cinanjung Kecamatan Tanjungsari.

"Lahan milik SBG untuk relokasi hanya cukup untuk 30 rumah. Untuk itu, kami sudah siapkan alternatif yang kedua di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari dengan luas tanah kurang lebih setengah hektar," ujarnya.

Melihat urgensi permasalahan tersebut, semua pihak yang ditemui menyatakan akan sesegera mungkin membantu memenuhi permohonan tersebut.

Seperti dikatakan Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurnia, pihaknya bersedia membantu penyelesaian relokasi dampak longsor Cimanggung dengan memberikan bantuan stimulan maupun membuat rencana aksi rehabilitasi rekontruksi lahan.

"Kalau ada bencana kami lihat tiga kriteria, mulai dari rusak berat, sedang dan ringan. Masing-masing ini dibantu stimulan saja. Tetapi jika konteksnya jangka panjang, ini adalah bagian dari rehabilitasi rekontruksi sehingga harus ada perencanaan," kata Lilik.

Senada dengan Sekretaris Umum BNPB, Dirjen penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama secara terpisah di ruang kerjanya juga menyampaikan jawaban serupa terhadap upaya penyelesaian permasalahan tersebut.

Ia mengatakan, Kemensos RI akan coba membantu mengembangkan dari segi penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengembalikan mata pencahariannya.

"Kami akan mencoba kembangkan dari sisi kemampuan ekonominya dengan membimbing dan mengarahkan korban agar ada penguatan ekonomi. Karena korban longsor ini terganggu juga mata pencahariannya," pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved