Dianggap Memberatkan Warga Terdampak, Kelompok Ini Tolak Bukti Vaksin Jadi Syarat Penerima Bansos

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Sejumlah massa yang tergabung dalam wadah mengatasnamakan Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) mendatangi Kantor Kabupaten Sukabumi, Kamis siang (29/7/2021).

Salah satunya, mereka menuntut pemerintah daerah untuk pencabutan persyaratan bukti telah divaksin bagi penerima bantuan sosial yang terdampak Covid-19.

Koordinator Aksi, Kris Dwi Purnomo, mengatakan sebelumnya peristiwa itu terjadi di Kabupaten Sukabumi, saat penerima bantuan sosial akan mengambil haknya,  tidak diberikan dengan alasan tidak bisa menunjukan hasil vaksin, Kendati akhirnya juga diberikan.

Baca juga: Vaksinasi Door to Door di Subang, Petugas Antar dan Suntikan Vaksin Langsung di Rumah Warga

"Ini pernah terjadi, jangan sampai ini terjadi kedua kalinya. Disaat kondisi ekonomi masyarakat melemah ini malah dibenturkan dengan aturan. Sementara sebagian masyarakat belum menerima vaksin," ujarnya, kepada Tribunjabar.id, seusai audiensi di Pendopo.

Dengan kondisi saat ini perlu kehadiran pemerintah ditengah-tengah masyarakat yang sedang kebingungan dalam ekonomi.

"Tadi sudah sampaikan agar hal ini di bahas di tingkat pimpinan, agar tidak terjadi kedua kalinya," pungkas Kris.

Sementara itu, Koordinator Unit Teknis Medis Satgas Covid-19 Kabupaten Sukabumi, dr. Rika Mutiara mengatakan, memang sejauh ini vaksinasi covid-19 di Kabupaten Sukabumi belum menyeluruh menyentuh masyarakat, karena kebutuhan kabupaten lebih besar dibanding wilayah lain.

Baca juga: Setnov dan 250 Napi Lapas Sukamiskin Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,16.070 Napi Jabar Masih Menunggu

"Kabupaten ini kan terluas di Jawa, sehingga vaksin belum menyeluruh dan keterbatasan pengiriman juga dari pemerintah provinsi," ucapnya kepda Tribunjabar.id, 

Terkait aspirasi meminta dicabutnya bukti vaksin sebagai syarat penerima bansos, kata Rika, akan di bahas oleh para pimpinan daerah.

"Terkait tuntutan itu akan dibahas oleh unsur Forkopimda nanti," katanya.