Idul Adha 2021

Perketat Mobilitas Masyarakat, Berikut Lima Aturan yang Diberlakukan Satgas Covid-19 Saat Idul Adha

Pemerintah memperketat mobilitas dan aktivitas masyarakat selama masa lebaran Idul Adha 1442 Hijriyah.

Penulis: Shania Septiana | Editor: Siti Fatimah
Istimewa
ilustrasi Jajaran Polres Subang dan Bhayangkari Cabang Subang melaksanakan Salat Idul Adha 1441 H di Halaman Mako Polres Subang, Jumat (31/7/2020). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah memperketat mobilitas dan aktivitas masyarakat selama masa lebaran Idul Adha 1442 Hijriyah. Pengetatan yang dilaksanakan 18 - 25 Juli 2021 tersebut dituangkan melalui Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H dalam Masa Pandemi COVID-19.

Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut ada 5 cakupan kebijakan dalam pembatasan aktivitas masyarakat.

Surat edaran kali ini mencakup pembatasan mobilitas masyarakat, kegiatan peribadatan pada Hari Raya Idul Adha, silaturahmi, aktivitas tempat wisata, dan aktivitas masyarakat

Baca juga: Bupati Bandung Berharap Distribusi Bantuan Beras Dapat Diterima KPM Sebelum Hari Raya Idul Adha

Pertama, perjalanan orang keluar daerah sementara dibatasi, hanya untuk pekerja di sektor esensial dan kritikal serta perorangan dengan keperluan mendesak.

Perorangan dengan keperluan mendesak, diantaranya pasien sakit keras, ibu hamil yang didampingi maksimal 1 orang, kepentingan bersalin yang didampingi oleh maksimal 2 orang, dan pengantar jenazah non-Covid-19 dengan jumlah pengantar maksimal 5 orang.

"Pelaku perjalanan yang dikecualikan ini wajib menunjukkan STRP atau surat tanda registrasi pekerja yang dapat diakses pekerja dari pimpinan di instansi pekerjaan dan untuk masyarakat surat keterangan dari pemerintah daerah setempat," ucap Wiku dalam keterangan pers secara virtual, Sabtu (17/7/2021).

Baca juga: Kata-kata Selamat Idul Adha 2021 yang Religius dan Penuh Makna, Berisi Doa Menyentuh

Kedua, untuk perjalanan antar daerah, diwajibkan membawa hasil negatif Covid-19.

Dengan aturan wajib tes PCR 2x24 jam bagi pengguna transportasi udara.

Kemudian hasil PCR atau antigen maksimal 2x24 jam untum transportasi lainnya, kecuali di wilayah aglomerasi.

Selain itu, diwajibakan membawa sertifikat vaksin paling minimal dosis pertama bagi perjalanan dari dan ke pulau Jawa, kecuali untuk kendaraan logistik dan pelaku perjalanan kategori mendesak.

Ketiga, kegiatan keagamaan di daerah yang  menerapkan PPKM Darurat, PPKM mikro dan wilayah non PPKM Darurat berstatus zona merah dan oranye wajib ditiadakan dan tunaikan di kediaman masing-masing.

Keempat, tradisi silaturahim bisa dilakukan secara virtual guna mengurangi penularan penyebaran Covid-19 baik dengan kerabat jauh maupun dekat.

Baca juga: Doa-doa untuk yang Berkurban Saat Idul Adha, Lengkap serta Doa Menyembelih Hewan Kurban

Kelima, mengenai pembatasan di tempat wisata, yang sangat tinggi risiko kerumunan maka dilakukan penutupan terkhusus di Pulau Jawa dan Bali serta wilayah yang menerapkan PPKM diperketat.

"Kita belajar dari pengalaman sebelumnya dengan libur panjang, terutama dengan Idulfitri, ternyata tetap memicu karena ada beberapa orang yang memaksakan untuk tetap melakukan lewat jalan tikus dan seterusnya sehingga akhirnya terjadilah bobol sekarang ini," ucapnya.

"Mohon bagi pemerintah daerah untuk dapat bekerjasama yang baik dengan sektor terkait secara langsung atau tidak dalam implementasi kebijakan," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved