Anggota Fraksi Gerindra Ihsanudin; Kedepankan Skala Prioritas APBD 2021 untuk Penanganan Covid-19
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat, Ihsanudin, meminta mengedepankan skala prioritas dalam penggunaan APBD 2021
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Siti Fatimah
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat, Ihsanudin, meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengedepankan skala prioritas dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Program yang tidak berhubungan langsung dengan penanggulangan Covid-19, kata Ihsanudin, jangan dulu dijadikan prioritas.
"Contohnya kebijakan yang memaksakan anggaran pembangunan qlun-alun di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat, sementara anggaran hibah bantuan sosial yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat dicoret. Inikan sangat ironis,” ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan Karawang-Purwakarta ini melalui ponsel, Selasa (22/6).
Dijelaskan Ihsanudin, Jawa Barat sebagai salah satu zona terdampak Covid-19 di Indonesia tentu saja sangat meprihatinkan.
Peningkatan kasus Covid-19 dinilainya sudah mengkhawatirkan karena aktivitas warga yang tidak terkendali.
"Sehingga dengan kaitan itu, pencegahan Covid-19 seusai Idulfitri gagal karena beberapa faktor. Hal itu karena ketidakpatuhan masyarakat dan ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah seperti larangan mudik, namun membuka tempat wisata, serta varian baru Covid-19 dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi," katanya.
Penarikan rem darurat berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) katanya, harus segera dihidupkan dan dilaksanakan dengan tegas di Jawa Barat, karena situasinya yang sudah mendesak.
"Melalui Forkompida maupun kerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten di Jabar untuk menyalakan rem darurat," katanya.
Selain itu, Pemprov Jabar harus mendorong penguatan di rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya, baik sumber daya manusia, obat-obatan maupun sarana prasana lainnya.
Seperti tempat isolasi mandiri non-rumah sakit.
Apalagi, saat ini bed occupancy rate (BOR) di Jabar sedang tinggi.
"Jangan sampai ada warga Jabar yang terpapar Covid-19 tidak terlayani dengan baik," katanya.
Ditegaskannya, harus ada upaya antisipasi sosial akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Bahwa kebijakan pemulihan ekonomi harus lebih terukur dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Pemulihan ekonomi tidak boleh mengorbankan kesehatan masyarakat.
"Program pemulihan ekonomi yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat yang terdampak, seharusnya dikurangi bahkan dihapus. Harus diganti program yang langsung berdampak bagi masyarakat kecil," kata Ihsanudin.
