Breaking News:

Pilkades Gagal Dilaksanakan, Diduga Ada Pemalsuan Dokumen, Warga Desa Cibodas Garut Kecewa

Warga Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut kecewa atas keputusan bupati Garut membatalkan pemilihan kepala desa

Tribunnews
Ilustrasi Pilkades Serentak- Warga Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut kecewa atas keputusan bupati Garut membatalkan pemilihan kepala desa 

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Warga Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut kecewa atas keputusan bupati Garut membatalkan pemilihan kepala desa yang  digelar serentak di 216 desa se Kabupaten Garut, Selasa (8/5/2021).

Pembatalan bermula dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Cibodas yaitu adanya dokumen palsu yang dikeluarkan pihak panitia.

Juru bicara ke-lima calon kepala desa Cibodas, Tudi Sofian Hamidi mengatakan pihaknya sudah melakukan audiensi langsung di hadapan Bupati Garut Rudy Gunawan pada hari Senin 7 Juni 2021.

Baca juga: Kantor Desa Bojongkondang di Pangandaran Digeruduk Massa Terkait Pilkades, Ini Penyebabnya

"Yang dikatakan bupati Garut dalam audiensi itu yaitu silahkan buktikan jika memang ada pemalsuan dokumen, jika bisa dibuktikan maka Desa Cibodas bisa ikut Pilkades Serentak," ucapnya.

Tudi mengatakan pihaknya kemudian mampu membuktikan adanya pemalsuan dokumen oleh PPKD Desa Cibodas dan menagih janji bupati Garut untuk melanjutkan proses pemilihan.

Namun bupati Garut melayangkan Surat Rekomendasi Bupati Garut No 141.1/1948/DPMD kepada BPD Cibodas yang berisi informasi bahwa Pilkades di Desa Cibodas diberhentikan sampai tahap gelombang selanjutnya.

"Setelah kami menemukan barang (bukti) yang bupati minta dengan sangat memalukan dan sikap pengecut bupati Rudy Gunawan mangkir dan ngacir tidak mau memenuhi janjinya," ucap Tudi.

Baca juga: Ini Daftar 25 Desa di Kabupaten Pangandaran yang Bakal Gelar Pilkades Serentak Tahun Depan

Sengketa tersebut bermula dari tujuh calon Kepala Desa Cibodas yang melakukan test dan penilaian seleksi, dalam pelaksanaan test tersebut PPKD melakukan kekeliruan terhadap pemberian poin kepada salah satu calon.

Kekeliruan tersebut baru disadari salah satu calon yang merupakan petahana setelah  dirinya dan ke-enam calon lainnya sepakat menerima dan menanda tangani hasil dari penilaian tersebut yang mana hanya keluar lima orang yang berhak mengikuti Pilkades.

Petahana yang merasa dirugikan akhirnya mengajukan permohonan kepada PPKD untuk menyelesaikan sengketa agar mengembalikan hak pemohon atas kekeliruan hasil seleksi namun permohonan tersebut ditolak oleh PPKD

Halaman
12
Penulis: Sidqi Al Ghifari
Editor: Siti Fatimah
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved