Breaking News:

Komisi IV : Terminal Tipe B Diharapkan Bisa Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Komisi IV DPRD Jabar : Terminal Tipe B diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: taufik ismail
Istimewa
Komisi IV DPRD Jabar mengunjungi UPTD LLAJ Wilayah III Garut/ Terminal Tipe B untuk memonitor kegiatan anggaran tahun 2021 dan rencana anggaran tahun 2022 di Kabupaten Tasikmalaya. Jumat (4/6/2021). 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Terminal Tipe B di bawah UPTD LLAJ Wilayah III, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Jumat (4/6/2021).

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady mengatakan kunjungan komisi kali ini karena di Kabupaten Tasikmalaya ada terminal tipe B milik Provinsi Jawa Barat yang berada di Kecamatan Singaparna. Diharapkan bisa menghubungkan antarkabupaten di Jawa Bqrat demi memudahkan pergerakan masyarakat.

"Kami mengunjungi UPTD Wilayah III ini yang ada di Kabupaten Tasikmalaya karena ada terminal tipe B milik Provinsi Jawa Barat yang ada di Singaparna, kami ingin terminal ini menjadi jembatan penghubung ke kota dan kabupaten lain di Jawa Barat dengan Bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) untuk memudahkan pergerakan masyarakat karena kita tahu banyak orang Tasik ini yang melakukan bisnis dan kami ingin mempermudah itu," ujar Daddy.

Daddy menambahkan, Komisi IV juga ingin mengetahui progres terminal tersebut yang merupakan salah satu dari 14 terminal tipe B milik provinsi.

Namun hingga saat ini, P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) belum selesai. Karena tanpa itu, langkah pembangunan berikutnya tidak bisa terjadi.

"Kami ingin progres, karena Terminal Singaparna merupakan salah satu dari 14 terminal tipe B milik provinsi yang P3D belum clean dan clear. Maka tadi kami minta hadir Ketua DPRD dan ketua Komisi III Kabupaten Tasikmalaya. Dengan begitu, kami berharap dorongan diberikan untuk mempercepat penyerahan P3D-nya, karena tanpa itu langkah berikutnya pembangunan tidak bisa terjadi," tutur Daddy.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Jajang Rohana mengatakan ini merupakan amanat undang-undang bahwa terminal tipe B kewenangannya harus di bawah provinsi.

Maka penyerahan P3D harus secepatnya dilakukan agar provinsi bisa megeksekusi untuk melakukan kegiatan di Terminal Singaparna sehingga provinsi bisa mengalokasikan anggaran untuk membenahi semua terminal tersebut.

"Karena amanat undang-undang bahwa terminal tipe B ini kewenangannya dipindahkan ke provinsi. Maka otomatis penyerahan P3D-nya harus segera dilakukan, agar provinsi bisa mengeksekusi melakukan kegiatan di terminal ini," katanya.

Viman Alfarizi, Anggota Komisi IV, juga mengatakan perlu adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dengan kabupaten.

Komisi IV akan mengawal karena ada 14 terminal tipe B di Jawa Barat yang harus diselesaikan di RPJMD hingga tahun 2023 mendatang.

"Saya rasa untuk pemerintah provinsi dan kabupaten harus sinergis. Yang harus kita kawal, karena kita mengejar 14 pekerjaan terminal tipe B di Jawa Barat yang harus kita selesaikan di RPJMD kita sampai dengan tahun 2023. Jadi 7 terminal yang sudah clean and clear dan harus mengejar sisa lagi 7 terminal yang belum clean and clear, yang salah satunya Terminal Singaparna," katanya.

Baca juga: Pengelolaan Dana PEN di RSUD Harus Optimal

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved