Guru Honorer K2 Jadi Prioritas CPNS 2021, Pemangkasan Kuota P3K Terjadi Di Garut
Ia menyebut dari 4.380 formasi aparatur sipil negara ( ASN ) yang diajukan Pemkot Bandung, 3.474 di antaranya adalah tenaga guru dengan status P3K
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Adi J Mustafa, mengatakan guru honorer K2 menjadi prioritas dalam pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil ( CPNS ) tahun.
Ia menyebut dari 4.380 formasi aparatur sipil negara ( ASN ) yang diajukan Pemkot Bandung tahun ini, 3.474 di antaranya adalah tenaga guru dengan status P3K.
Untuk tenaga guru ini, ujarnya, tenaga guru honorer K2 yang akan mendapat prioritas. Jika semua guru honorer K2 sudah diakomodasi, tapi masih ada kuota, maka akan dibuka formasi untuk fresh graduate yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru.
"Kami membuka lowongan bagi yang sudah berpengalaman, baik yang sedang mengajar, pernah mengajar atau memiliki sertifikat pendidikan mengajar," ujarnya di Balai Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).
"Waktu pelaksanaannya diundur dua pekan dari jadwal semula 31 Mei 2021," ujar Adi J Mustafa.
Baca juga: Seleksi Penerimaan CPNS Diundur, Begini Tanggapan Forum Guru Honorer Jabar
Adi mengatakan, meski statusnya P3K, hak dan kewajibannya sama dengan PNS.
"Perbedaannya P3K tidak mendapatkan dana pensiun sementara PNS mendapatkan pensiun. Perbedaan lainnya, masa kerja P3K akan diperpanjang setiap habis masa berlaku. Setiap masa kerjanya hampir habis, kinerja mereka akan dievaluasi. Jika kinerjanya baik akan diperpanjang, jika sebaliknya akan diputus sesuai kebijakan wali kota, " ujar Adi.
Khusus untuk penerimaan guru, kata Adi, prosesnya akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
"Jadi Pemkot Bandung hanya memberikan support. Pelaksanaan oleh Kemendikbudristek," ujar Adi J Mustafa.
Cemas
Ketua Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Jabar, Rizki Safari Rakhmat, mengakui kebijakan pengunduran jadwal pendaftaran penerimaan CPNS dan P3K oleh pemerintah pusat memang sempat membuat para guru honorer terkejut.
Terlebih, sebagian di antaranya telah mempersiapkan berbagai kebutuhan berkas persyaratan untuk dapat mengejar cita-cita yang telah ditunggu sejak lama.
Sejauh ini, kata Rizki, para guru honorer belum menerima informasi lanjutan terkait kepastian jadwal pelaksanaan penerimaan CPNS dan P3K. Mereka khawatir pada akhirnya penerimaan CPNS dan P3K batal diselenggarakan tahun ini.
Baca juga: KABAR GEMBIRA buat Para Guru di Kabupaten Subang, Ada 3.000-an Kuota CPNS
"Proses seleksi P3K itu, kan, panjang. Ada tiga tahapan yang harus dilalui para guru honorer, yaitu tes tahap pertama yang seharusnya digelar Agustus, tahap dua, pada bulan September, dan tes tahap ketiga itu Oktober. Adanya kondisi ini tentu mengubah jadwal yang telah direncanakan, bahkan dikhawatirkan tes tidak dapat terselenggara tahun ini dan harus melintas ke tahun berikutnya. Inilah yang menjadi kecemasan dari para guru honorer," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (2/6/2021).
Rizki juga mengatakan telah menyampaikan aspirasi para guru honorer kepada para anggota legislatif di Komisi 2 dan Komisi 10 DPR terkait penetapan formasi kuota P3K guru yang turut mengalami perubahan.
Bahkan, formasi kuota guru di Jabar dari yang semula diajukan sebanyak 21 ribu, tiba-tiba berkurang menjadi 16 ribu.
"Hal ini pun sudah kami pertanyakan ke BKD Jabar, namun jawabannya adalah penetapan formasi sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah pusat (Menpan-RB). Mereka hanya menerima apa yang telah ditetapkan oleh Pusat meskipun data ajuan awalnya BKD Jabar tertulis sebanyak 21 ribu," ucapnya.
Rizki berharap, dengan adanya pengunduran jadwal pelaksanaan pendaftaran penerimaan CPNS dan P3K ini dapat berdampak positif pada kesiapan berbagai hal yang berkaitan dengan tes bagi CPNS dan P3K yang lebih baik dan secara matang. Sehingga dapat mengurangi kecemasan-kecemasan yang tengah dialami oleh para guru honorer.
Baca juga: Warga Membuat SKCK di Polrestabes Bandung untuk Pendaftaran CPNS Meningkat, Begini Cara Buatnya
"Intinya, kami masih akan terus menunggu kepastian juklak juknis yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah
daerah dapat segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dalam hal ini calon peserta tes penerimaan CPNS dan P3K," katanya.
Dipangkas
Kemarin, sejumlah organisasi guru di Kabupaten Garut, akhirnya mendatangi DPRD Garut, menyusul pengurangan kuota P3K di kabupaten tersebut. Kuota guru honorer K2 yang awalnya berjumlah 8.801 dipangkas menjadi 196 orang.
"Kami tidak tahu apakah ada miskomunikasi atau apa yang jelas tadi dari legislatif menjelaskan bahwa anggaran ini masih tetap dari APBN dan dikuatkan oleh surat dari Kemenke bukan dari APBD," ujar Koordinator wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat Cecep Kurniadi di DPRD Garut.
Ia mengatakan ada tiga tuntutan yang menjadi poin penting yang mereka sampaikan dalam audiensi dengan DPRD ini. Selain kuota bagi guru honorer P3K yang menurun dari kuota yang diajukan, poin kedua adalah tuntutan agar pemerintah memberikan afirmasi kepada guru honorer yang berusia diatas 35 tahun keatas.
"Kami mengusulkan kepada Pemkab Garut untuk adanya penambahan afirmasi kepada pemerintah pusat, supaya mereka minimalnya mendapat angka 250 poin," kata Cecep.
Mereka, kata Cecep, juga menuntut kepada pemerintah daerah untuk menambah insensif bagi para guru honorer yang saat hanya Rp 200 ribu.
Baca juga: Terjadi Perubahan Waktu Penerimaan PPPK dan CPNS 2021, Ini Info Resmi di sscasn.bkn.go.id
"Insentif ini mereka mendapat 200 ribu per bulan dalam empat belas kali pembayaran. Kami menuntut pemerintah daerah untuk menambah angka kesejahteraan minimal di angka lima ratus ribu," ungkapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana mengatakan sudah mengajukan kuota 210 ke Kemenpan RB, yang kemudian diverifikasi oleh Kemenpan RB hanya 196.
"Kuota 210 itulah yang kita ajukan, Kemenpan RB memberikan rasionalisasi di angka 196," ucapnya.
Nurdin menjelaskan awalnya pihaknya memang mengajukan kuota lebih dari 8 ribu. Namun saat ditanyakan, alokasi dana yang disebutkan berasal dari kementerian ternyata tidak ada.
"Kita melihat kenyataan. Takut kalo kita mengajukan kuota yang delapan ribu itu anggarannya mau dari mana? Kita tidak mau ambil risiko," ucapnya.
Ket Umum Fagar, Adeng Sukmana, mengatakan jika pemerintah daerah mampu memenuhi kuota yang dijanjikan pemerintah di angka 8.810, permasalahan guru honorer di Kabupaten Garut akan selesai.
"Pemerintah daerah tidak usah bingung-bingung jika yang delapan ribu itu lulus silakan di-SK-kan dulu. Nanti penyelesaiannya bertahap pertahun," katanya. (tiah sm/cipta permana/sidqi al ghifari)