Pilkades di Indramayu
Pilkades di Indramayu Dapat Pujian, akan Dijadikan Model untuk Daerah Lain, Ini Alasannya
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memuji pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2021 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Penulis: Handhika Rahman | Editor: Hermawan Aksan
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memuji pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2021 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan pujian itu saat meninjau langsung lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Rabu (2/6/2021).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan berencana akan menjadikan pilkades di Kabupaten Indramayu menjadi model untuk diterapkan pula di daerah lainnya.
Baca juga: Ibu dan Anak di Indramayu Bersaing jadi Kades Majasari di Pilkades Serentak
"Ini akan dijadikan model bagi kami untuk kabupaten lain yang belum melakukan pilkades," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.
Pak Uu, panggilan akrab Uu Ruzhanul Ulum, menambahkan, model pelaksanaan pilkades yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Indramayu dinilai efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19.
Menurutnya, sistem TPS seperti pelaksanaan pilkada, termasuk teknis penerapan protokol kesehatan dengan melakukan pemeriksaan swab kepada seluruh panitia pilkades, perlu dicontoh daerah lain.
Selain itu, pemilihan lokasi TPS serta kesigapan panitia dalam mencegah kerumunan pun menjadi nilai tambah.
Pak Uu menyampaikan, walau pilkades ini disambut antusias masyarakat, ia yakin tidak akan terjadi penyebaran Covid-19.
"Kami yakin tidak ada klaster baru dan akan lahir pemimpin yang memiliki karakter yang bijaksana dan tahu karakter masyarakat yang dipimpin sehingga desa bisa maju," ujar dia.
Menurut Uu Ruzhanul Ulum, ada beberapa kabupaten di Jawa Barat yang saat ini sedang mempersiapkan e-voting untuk pelaksanaan pilkades.
Hanya saja, persiapan itu belum memiliki payung hukum.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akan berupaya untuk memfasilitasi payung hukum tersebut.
"Mudah-mudahan di masa yang akan datang ada payung hukumnya sehingga dalam penghitungan kita dapat lebih cepat, lebih murah, dan lebih akurat," ujar dia. (*)
