Pilpres 2024
Ganjar Pranowo Tak Diundang PDIP, Dianggap Terlalu Berambisi Nyapres, ''Dia Kebablasan''
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui bahwa ia tidak diundang dalam acara rapat konsolidasi internal PDIP.
lihat foto
Namun menariknya, Gubernur Jawa Tengah yang juga merupakan kader PDIP, Ganjar Pranowo, malah tidak tampak.
Dalam undangan yang tersebar tertulis susunan acara atau agenda antara lain arahan Puan Maharani kepada seluruh kader partai Jateng secara tatap muka yang diikuti: DPR RI Jateng, DPD Jateng, DPRD Provinsi Jateng, kepala daerah dan wakil kader se-Jateng.
Dalam akhiran tulisan peserta tatap muka tersebut tertulis 'Kecuali Gubernur'.
Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan Setda Provinsi Jateng, Hanung Cahyo membenarkan bahwa ketidakhadiran Ganjar di acara itu karena tidak mendapat undangan.
"Sudah saya cek dan pastikan tidak ada undangan acara tersebut, baik selaku gubernur maupun selaku kader partai," kata Hanung dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribun Jateng, Sabtu (22/5/2021).
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP yang juga Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto, membenarkan bahwa semua kepala daerah di Jateng dari PDIP diundang, kecuali gubernur.
Ia pun mengungkapkan alasan tidak diundangnya orang nomor satu di Jateng tersebut.
"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan atau kebablasan). Yen kowe pinter, ojo keminter," kata Bambang dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (23/5/2021).
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu mengatakan, DPD PDIP Jateng berseberangan dengan sikap Ganjar perihal langkah pencapresan di 2024.
Ia menyebut dengan terang-terangan bahwa Ganjar terlalu berambisi maju nyapres sehingga meninggalkan norma kepartaian.
Karena perbedaan itu, Ganjar sebagai Gubernur Jateng tak diundang dalam kegiatan tersebut.
Padahal semua kepala daerah dan wakilnya dari partai berlambang kepala banteng itu hadir secara langsung.
Bambang melanjutkan, PDIP Jateng sebenarnya sudah lama memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden, tidak baik.
Menurutnya, hal itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum.
Padahal, belum ada instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
