Breaking News:

Bantuan Gubernur untuk Menara Kujang di Bendungan Jatigede Dianggap Tidak Prorakyat

Bantuan gubernur untuk proyek itu jelas tidak (prorakyat). Karena masih ada prioritas lain yang lebih penting dan tepat sasaran dibanding proyek itu

istimewa
menara kujang 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Kebijakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil menganggarkan bantuan gubernur Rp 100 miliar untuk pembangunan Menara Kujang di Bendungan Jatigede juga dikritisi tajam oleh Koordinator Bidang Pendidikan dan Penelitian Anggaran pada Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak prorakyat.

"Bangub untuk proyek itu jelas tidak (prorakyat) ya. Karena masih ada prioritas lain yang lebih penting dan tepat sasaran dibanding proyek itu," ujar Nandang Suherman kepada Tribun saat dihubungi melalui telepon, Minggu (23/5/2021).

Nandang mengatakan, alasan bahwa proyek senilai Rp 100 miliar dari APBD Pemprov Jabar untuk pembangunan proyek wisata sebagai salah satu upaya percepatan ekonomi nasional (PEN) di masa pandemi, menurutnya kurang tepat.

"Menurut saya itu tidak relevan karena proyek wisata itu efek domino ekonominya membutuhkan waktu panjang. Butuh infrastrukturnya, pengembangan ekonomi warganya," ucap Nandang Suherman.

Nandang melihat, Gubernur juga tidak membuat proyeksi ekonomi yang simultan dari proyek tersebut sehingga proyek yang menelan biaya yang sangat besar itu hanya menjadi proyek mercusuar.

"Berapa sih proyeksi perputaran ekonomi jika wisata itu terbangun? Berapa warga lokal yang terserap? Itu, kan, enggak ada. Jadi seperti hanya angan-angan," ujarnya.

Baca juga: HEADLINE Tribun Jabar Hari Ini: Pembangunan Menara Kujang Sapasang di Sumedang Tuai Pro dan Kontra

Jika berdalih untuk PEN di masa pandemi Covid-19, seharusnya Bangub Rp 100 miliar itu, ujar Nandang, dialihkan untuk program konkret dan berpengaruh pada upaya PEN. Subsidi UMKM, misalnya.

Peran UMKM dalam setiap krisis ekonomi selalu jadi penggerak perekonomian nasional.

"Bisa juga untuk subsidi bahan pokok hingga subsidi menyangkut kebutuhan dasar warga yang terdampak kebijakan pandemi. Kemudian, bisa juga UMKM sebagai penggerak ekonomi mikro," ucap pria asal Sumedang ini.

Kebijakan Rp 100 miliar dari anggaran bantuan gubernur yang sudah diketok itu, menurut Nandang Suherman, semacam wajah nyata, bagaimana kebijakan politik anggaran Pemprov Jabar efek ekonomi berkelanjutannya sangat sedikit dan sempit.

Itu sebabnya, ia menilai bahwa kebijakan bantuan gubernur Rp 100 miliar kali ini tidak prorakyat. 

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved