DPRD Jabar Minta Pemprov Jabar Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 Pasca-Lebaran

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus Covid-19 setelah libur Idulfitri 1442 Hijriah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan selama ini peningkatan kasus Covid-19 biasanya berpotensi terjadi setelah masa libur panjang. Contohnya, sempat terjadi pada masa libur Agustus dan libur akhir tahun 2020.

"Berdasarkan laporan pada rapim penanganan Covid-19 lalu, ada kenaikan kasus di lima provinsi, termasuk Jawa Barat. Di Jabar, masih ada 29 ribu kasus aktif, minggu lalu menurun, kita lihat minggu ini seperti apa," kata Ineu dalam kegiatan  Diskusi Bersama Wakil Rakyat Jabar, di Kantor DPRD Jabar di Kota Bandung, Jumat (21/5/2021).

Ineu mencontohkan Kota Bandung sempat mengalami penurunan kasus Covid-19 selama Ramadan lalu. Bahkan penambahan hanya di bawah 40 kasus baru per hari. Namun beberapa hari lalu, meningkat sekitar 100 kasus per hari.

"Apakah stabil atau ada peningkatan pascamasa mudik, ini harus antisipasi. Kalau berdasarkan laporan kebijakan, banyak rumah sakit memiliki angka keterisian yang rendah sekarang. Padahal kita ingat dulu sempat mau mencari ruangan kosong untuk perawatan Covid-19 itu sulit," katanya.

Ineu mengatakan kosongnya rumah sakit ini menandakan masyarakat sudah banyak belajar dan memiliki banyak pengetahuan mengenai penanganan Covid-19.

Kini, katanya, masyarakat yang dinyatakan positif Covid-19, tidak selalu dirawat langsung di rumah sakit, melainkan menjalani isolasi mandiri lebih dulu.

"Saat saya kena Covid-19, susah sekali mendapat ruangan perawatan, padahal saya tidak minta yang VIP, yang kelas III pun tidak apa-apa. Sekarang banyak yang sudah memiliki pengetahuan, kalau dinyatakan positif, bisa isolasi mandiri dengan berolah raga, makan vitamin, berjemur, dan makanan bergizi. Kalau ada keluhan, baru dirawat di pusat isolasi atau rumah sakit," katanya.

Ineu mengatakan selama dua pekan setelan Lebaran, anggota DPRD Jabar melalui Komisi IV akan terus melakukan kunjungan ke lapangan terkait pengetatan perjalanan setelah masa peniadaan mudik Lebaran 2021.

"Minggu-minggu ini teman-teman di Komisi IV masih di lapangan untuk memantau pengetatan. Jadi dua minggu atau satu minggu ke depan banyak pemudik yg masuk ke Bandung. Ini nanti akan saya sampaikan jadi bahan evaluasi juga," katanya.

Politikus perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini mengusulkan agar pemerintah daerah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Nasyarakat ( PPKM) skala mikro di lingkungannya jika ditemukan kasus Covid-19 dari warga yang melakukan mudik Lebaran.

"Jadi PPKM mikro ini merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga masyarakat agar tidak tertular Covid-19 pasca Lebaran 2021. Karena pada dasarnya RT dan RW inilah yang mengetahui secara pasti masyarakat di sekitarnya," kata dia.

Komisi IV: Tidak Ada Celah Bagi Masyarakat Untuk Lakukan Mudik

Pemerintah telah memberlakukan peraturan larangan mudik lebaran tahun 2021 melalui Satgas Penanganan Covid-19 mulai dari tanggal 6-17 Mei 2021.