Hadapi Pemudik Bandel, Ruang Isolasi di Desa Bertambah, 19.000 Posyandu Siap Jadi Tempat Isolasi

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Desa dan kelurahan di Jawa Barat terus meningkatkan jumlah ruang isolasi mandiri atau karantina bagi para pemudik yang lolos penyekatan di masa peniadaan mudik Idulfitri tahun ini.

Setidaknya 19 ribu posyandu yang tersebar di desa dan kelurahan di Jawa Barat siap dialihfungsikan menjadi tempat isolasi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono, mengatakan selama ini terdapat 3.998 ruang karantina di 3.414 desa, dan 584 ruang karantina di tingkat kelurahan.

Baca juga: Eks Wakil Ketua FPI Aceh, Pria yang Ajak Masyarakat Ramai-ramai Terobos Pos Penyekatan dan Mudik

Dari 53 ribuan posyandu di Jawa Barat, 19 ribuan di antaranya siap menjadi tempat isolasi tambahan.

"Jadi sampai 9 Mei, tercatat ada 19 ribu ruang isolasi dari posyandu, plus 3.998 ruangan di desa dan 584 ruangan di kelurahan. Semuanya untuk menampung para pemudik yang bandel dan sampai ke kampung halaman," kata Bambang di kantor dinasnya, Senin (10/5/2021).

Berdasarkan pantauan di Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Pangandaran, posyandu-posyandu tersebut sudah dialihfungsikan sementara menjadi ruang isolasi mandiri.

Dikhawatirkan, katanya, jumlah pemudik yang lolos penyekatan terus bertambah.

"Kami coba mendorong pemerintah desa dan kabupaten atau kota untuk memanfaatkan ruang posyandu, dialihfungsikan jadi ruang karantina manakala ada yang lolos mudik. Itu alternatif terakhir."

"Posyandu itu jumlahnya 53 ribuan, yang siap alih fungsi 19 ribu. Kami dorong ke pemerintah kabupaten atau kota dan des untuk alihkan sementara waktu karantina," katanya.

Siapa pun pemudik yang masuk, katanya, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya agar mudik tahun ini tidak terjadi dan mobilisasi ke desa dibatasi.

"Sebagai salah satu provinsi tujuan pemudik dengan jumlah penduduk yang banyak, ruang karantina ini sangat diperlukan."

"Ruang untuk isolasi ini didirikan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi bukan membangun baru," katanya.

Bambang mengatakan sejumlah bangunan mulai dari kantor pemerintahan hingga rumah warga difungsikan menjadi ruang karantina selama masa mudik Lebaran 2021 ini.

Nantinya, pemudik ilegal yang lolos dari penyekatan tidak bisa langsung menuju rumah keluarganya, tetapi harus dikarantina selama lima hari, sesuai dengan amanat undang-undang.

Para petugas dan relawan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan di Jawa Barat tengah melakukan pelacakan dan pemeriksaan terhadap para pemudik yang berhasil lolos penyekatan dan masuk ke kampung halamannya.

Sebelumnya, Bambang Tirtoyuliono mengatakan hal ini pun di antaranya sebagai antisipasi para pemudik yang berhasil lolos penyekatan, yang kabarnya viral di media sosial.

"Ada 161.416 petugas dan relawan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan di Jawa Barat."

"Mereka selama ini berpengalaman bertugas di masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), akan kembali gencar di masa peniadaan mudik ini," kata Bambang di kantor dinasnya, Senin (10/5).

Bambang mengatakan Jawa Barat memiliki posko sebanyak 11.858 unit di 5.312 desa dan 1.746 posko di 645 kelurahan.

Setiap posko, katanya, beranggotakan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Badan Permusyawaratan Desa atau Kelurahan, dan relawan.

Jika ada pemudik yang terdeteksi, katanya, maka akan diwajibkan menjalani karantina di ruang yang telah disediakan.

Selama ini, katanya, terdapat 3.998 ruang karantina di 3.414 desa, dan 584 ruang karantina di tingkat kelurahan.

"Pemerintah sudah mengarahkan untuk semua desa dan kelurahan untuk menyediakan ruang karantina. Kami tengah merekap berapa ruang karantina yang sudah terisi oleh para pemudik," katanya.

Bambang mengatakan para petugas dan relawan yang terkenal jeli dan cerewet ini telah turun dari posko-posko ke rumah-tumah penduduk, juga ke berbagai akses masuk desa atau kelurahan, untuk mencari para pemudik yang lolos penyekatan.

"Gerakan ini sedang masif di daerah, relawan menangani masuknya pemudik ke daerahnya. Ada istilahnya Polisi RW, itu mereka."

"Mereka tidak hentinya menyosialisasikan dan menindaklanjuti di desa, pentingnya mewaspadai penyebaran Covid-19 di masing-masing daerah," ujarnya.

Sosialisasi kepada warga pun, katanya, tengah digencarkan untuk mengantisipasi kedatangan para pemudik yang lolos penyekatan, seperti yang banyak videonya viral di media sosial.

Dengan begitu, para keluarga di desa dan kelurahan pun mengerti pentingnya isolasi bagi para pendatang.

"Kalaupun mereka lolos dari penyekatan, masih bisa ditangani di desa dan kelurahan. Tugas awalnya edukasi dan sosialisasi."

"Kalau sudah ada kasus, langsung ada penanganan. Standar operasionalnya sudah ada sejak masa PPKM. Petugas PPKM yang sudah pengalaman ini di-treatment lagi," tuturnya.

Selama ini pun, Jawa Barat mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai daerah yang paling aktif melakukan PPKM skala mikro di tingkat desa atau kelurahan.

PPKM skala mikro ini terbukti terus menurunkan penyebaran kasus Covid-19 di Jawa Barat. (*)