Breaking News:

Mudik Lebaran 2021

Tinggal Nyebrang, Warga Rancaekek ke Cimanggung atau Sebaliknya Tetap Dihalau Saat Larangan Mudik

Meski tinggal menyeberangi Jalan Raya Bandung-Garut, warga Rancaekek hendak ke Cimanggung atau sebaliknya tetap dihalau saat larangan mudik.

Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Kondisi di Jalan Raya Bandung-Garut perbatasan Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang - Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Penyekatan pemudik yang dilakukan petugas gabungan di Pos Penyekatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang cukup ketat selama larangan mudik diberlakukan.

Hal itu karena Kabupaten Sumedang tidak masuk aglomerasi Bandung Raya, sehingga warga dari daerah Rancaekek, Kabupaten Bandung pun sulit untuk masuk ke Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

Padahal, kedua kecamatan yang berdekatan tapi berbeda kabupaten itu hanya dibatasi dua jalur Jalan Raya Bandung-Garut dan jaraknya juga tidak terlalu jauh.

Kapolsek Cimanggung, Kompol Herdis Suhardiman, mengatakan, warga Rancaekek yang ingin masuk ke Cimanggung maupun sebaliknya harus menunjukan surat keterangan keperluan mendesak atau kepentingan non-mudik dari aparat desa setempat.

"Kami juga periksa kelengkapan surat kendaraannya karena kadang, orang dari luar daerah ingin masuk ke daerah tujuan yang berbeda pelat nomor, kadang pelat nomornya dipalsukan atau diganti," ujarnya di Pos Penyekatan Cimanggung, Jumat (7/5/2021).

Selama dua hari penyekatan juga, kata Herdis, pengendara dari Rancaekek yang akan masuk ke Cimanggung dipaksa untuk putar arah jika mereka tidak bisa menunjukkan surat keterangan yang telah ditentukan.

"Tetap harus membawa surat keterangan dari desa karena kalau tidak, kami tetap kembalikan ke tempat asal," kata Herdis.

Bahkan pekerja asal Rancaekek yang bekerja di perbatasan Sumedang seperti di PT Kahatex dan perusahaan lainnya juga harus membawa surat tugas dari tempat mereka bekerja meskipun jaraknya berdekatan.

Herdis mengatakan, semua aturan tersebut harus dipatuhi para pengendara dan pekerja jika tidak ingin dipaksa untuk putar arah ke tempat asalnya.

"Selain surat tugas dari perusahaan, lebih kuat lagi kalau ada surat dari desa jika tempat kerjanya tidak sesuai dengan KTP atau domisili," ucapnya.

Baca juga: 22 Ribu Kendaraan Terpaksa Balik Arah, Gagal Lewati 158 Titik Penyekatan di Jabar dalam Dua Hari

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved