Ada 8 Gunung Api di Indonesia Bisa Picu Tsunami, Erupsinya Timbulkan Longsor Laut, Ini Kata BMKG

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan masih ada kendala yang dialami oleh BMKG, salah satunya adalah hal yang paling krusial.

Hal krusial tersebut adalah terbatasnya jumlah peralatan monitoring gempa bumi nontektonik.

Seperti diketahui gempa bumi nontektoknik dipicu karena erupsi gunung api, longsor laut, dan sebagainya.

Kondisi ini bisa terjadi mengingat banyaknya gunung api dan potensi longsor di laut Indonesia yang dapat menimbulkan tsunami.

Baca juga: VIDEO Pemkab Kuningan Sebar Ribuan Paket Sembako, Bupati Kuningan Jadi Sopir Angkutan Paket Sembako

Ia mencontohkan seperti Tsunami Selat Sunda dan Palu 2018.

"Kendala lainnya, yaitu data monitoring gunung api laut/pada pulau kecil yang belum terintegrasi secara optimal ke dalam Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami di BMKG," katanya dikutip dari siaran pers BMKG.

Pemantauan data tersebut dilakukan oleh lembaga yang terpisah, yaitu oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang berada di bawah Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Terpisahnya lembaga ini, menurut Dwikorita berdampak fatal saat kejadian Tsunami Non Tektonik di Selat Sunda yang diakibatkan oleh erupsi gunung api yg memicu lingsor laut, yang tidak dapat terpantau oleh BMKG.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kaget Wajahnya Ada di Bak Truk, Ini Arti Tulisan yang Terdapat di Bak Truk Itu

Sebagai lembaga penyedia peringatan dini, BMKG dapat merujuk pada contoh baik dari Japan Meteorological Agency (JMA) yang melakukan monitoring gempabumi, gunung api, dan cuaca di dalam satu lembaga.

"Kekhawatiran kami, tsunami akibat erupsi gunung api, sedangkan sistem peringatan dini tidak ada link dengan gunung api karena berada di bawah ESDM. Jadi kami tidak punya data sama sekali. Kurang lebih masih ada delapan gunung api yang berpotensi tsunami yang datanya sama sekali tidak dimiliki BMKG,"terangnya.

Selain itu, juga adanya gap dalam rantai peringatan dini di bagian hilir untuk masyarakat.

Informasi Peringatan Dini yang sampai ke daerah melalui BPBD/Tim Siaga Bencana, ternyata tidak selalu diikuti respon yang memadai.

Baca juga: Kecelakaan Maut, Pelajar Perempuan Tewas, Naik Motor Berempat, Coba Salip Truk

"Dalam hal ini perlu disiapkan rencana kontigensi dan SOP yang jelas oleh pemerintah daerah dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPB yang merupakan focal point yang mengkoordinasikan penanggulangan bencana serta komponen kultur dalam Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami, sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku," Katanya.

Dwikorita Karnawati dalam laporannya juga menyebutkan, sebagai dampak dari Perubahan Iklim Global dan kerusakan lingkungan, kejadian cuaca dan iklim ekstrem yang memicu bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, puting beliung, gelombang tinggi, dan siklon tropis meningkat tajam dalam periode 5 tahun terakhir.

Dwikorita menerangkan, periode ulang anomali iklim global La Nina dan El Nino sebelum tahun 1980 adalah 5-7 tahun sekali. Namun dalam 40 tahun terakhir menjadi 2-3 tahun sekali. Begitu pula kejadian siklon tropis yang dimonitor BMKG sejak 2008, sebelumnya terjadi dengan periode ulang 2-4 tahun sekali, namun sejak 2017 terjadi setiap tahun dan bahkan dalam 1 bulan dapat terjadi beberapa kali.

Baca juga: Beredar Foto Anggota TNI Gendong Bocah Tertidur di Gresik, Ini Cerita Mengharukan di Balik Fotonya