Jabar Mulai Bahas Pengetatan Mobilisasi di Perbatasan Provinsi Jelang Mudik Lebaran 2021

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Satpol PP Jabar menginisiasi rapat koordinasi lintas provinsi untuk membahas kesepakatan bersama dalam menindaklanjuti larangan mudik pada Lebaran tahun ini.

Rapat yang digelar secara virtual tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Sekda Jawa Timur, Sekda DI Yogyakarta, Sekda DKI Jakarta, Sekda Jawa Tengah, Sekda Banten, dan perangkat daerah yang terlibat.

Sekda Provinsi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan, dalam rapat tersebut, semua daerah berkomitmen dan sudah menandatangani draf kesepakatan untuk sama-sama menangani mobilitas saat mudik Idulfitri.

“Kami di Jabar memfasilitasi melalui video conference untuk berkomitmen dengan menandatangani draf kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani secara virtual juga dalam menangani mobilisasi masa saat mudik, serta kesepakatan mengenai perizinan yang melintas antarprovinsi,” kata Setiawan melalui siaran digital, Jumat (16/4/2021).

Baca juga: DPRD Jabar Gelar Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua, Dorong Segera Laksanakan untuk Guru

Baca juga: Hasil Pertandingan Persib Bandung dan PS Sleman di Fase Sebelumnya, Siapa yang Unggul?

Baca juga: Ahok Menjadi Menteri Investasi Mulai Hari Ini? Berikut Daftar Menteri yang Layak Diganti

Kepala Satpol PP Jabar, Ade Afriandi, menuturkan komitmen dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas lintas provinsi.

“Dua agenda yang dibahas yaitu menindaklanjuti perbincangan antara sekda dan menyikapi kebijakan mengenai pelarangan mudik,” kata Ade.

“Ada easy equal yang harus kita tindak lanjuti di lapangan di lintas provinsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas lintas provinsi,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Hery Antasari, memaparkan teknis dan koordinasi di lapangan.

Baca juga: Harus Jalani Syuting Saat Puasa, Begini Godaan yang Dirasakan Pemeran Sinetron Samudra Cinta

Baca juga: Rehabilitasi Bangunan dan Fasilitas yang Rusak Akibat Gempa di Sulbar Sudah 34 Persen

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Pengamat Sebut Presiden Jokowi Ingin Mengakomodasi PAN dan Muhammadiyah

Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi semua pihak diperlukan supaya proses penyekatan di beberapa titik berjalan optimal.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memunculkan kesepahaman antardaerah untuk menindaklanjuti peraturan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Tujuannya agar bisa bersinergi dan memberikan kesepahaman dalam pelaksanaannya. (*)