Breaking News:

Rehabilitasi Bangunan dan Fasilitas yang Rusak Akibat Gempa di Sulbar Sudah 34 Persen

Kementerian PUPR menangani 96 bangunan gedung yang rusak akibat gempa bumi di Sulawesi Barat tersebut.

seno tri sulistiyono/tribunnews.com
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau parking bay di Km 18 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Minggu (11/6/2017). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Rehabilitasi sejumlah gedung dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa bumi di Sulawesi Barat terus berlanjut.

Kementerian PUPR menangani 96 bangunan gedung yang rusak akibat gempa bumi tersebut. Sejauh ini, Kementerian PUPR sudah mulai menangani 82 bangunan dengan perkembangan fisik mencapai 34,15 persen.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyebut ada sejumlah langkah penanganan pascabencana gempa bumi di Sulawesi Barat, yaitu membuka akses konektivitas Majene dan Mamuju. 

Selain itu,  membersihkan puing, menjamin keamanan, dan mengaudit teknis kelayakan semua bangunan khususnya bangunan pemerintah maupun perumahan yang masih berdiri. 

"Tujuannya untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus. Jika masih layak untuk digunakan, maka cukup direnovasi sedikit," ujar Basuki Hadimuljono, Jumat (16/4/2021).

Perincian 96 bangunan yang ditangani Kementerian PUPR  adalah 56 gedung pemerintahan, 29 bangunan fasilitas kesehatan, 2 gedung perguruan tinggi negeri, 2 bangunan fasilitas ibadah, 5 rumah susun atau perumahan, serta 2 instalasi air minum.

Baca juga: Pagi Tadi Gempa Terjadi di Gunungkidul Yogyakarta, Pusatnya di Darat, Berikut Unggahan BMKG

Baca juga: Tak Hanya Gunungkidul, Gempa Darat Juga Landa Kolaka Utara Sulawesi Pagi Ini, 2 Daerah Rasakan Lindu

Dari 96 bangunan tersebut, 82 bangunan sudah mulai ditangani dengan capaian progres fisik mencapai 34,15 persen.

Bangunan tersebut terdiri dari 46 bangunan proses perbaikan, 11 bangunan dalam proses pembongkaran dan 25 bangunan telah selesai, dimana 12 bangunan telah dilakukan serah terima pemanfaatan.

Kementerian PUPR juga merehabilitasi 41 sekolah negeri dan 3 madrasah negeri yang rusak dengan 1 sekolah negeri yang sudah masuk ke dalam program penanganan reguler Direktorat Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya TA 2021 ini.

Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan total kebutuhan anggaran Rp 856,8 miliar.

Halaman
12
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved