Breaking News:

Suap Wali Kota Cimahi

Baru Dua Bulan Dilantik Jadi Wali Kota Cimahi, Segini Duit Gratifikasi Pertama yang Diterima Ajay

Walikota Cimahi non aktif Ajay M Priatna sejak dua bulan dilantik pada Oktober 2017, langsung menerima gratifikasi berupa uang dari pengusaha

Tribun Jabar/Mega Nugraha
Wali Kota Cimahi Non-aktif Ajay M Priatna digiring petugas di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (14/4/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wali kota Cimahi non aktif Ajay M Priatna sejak dua bulan dilantik pada Oktober 2017, langsung menerima gratifikasi berupa uang dari pengusaha.

Hal itu terungkap dalam dakwaan jaksa KPK yang dibacakan pada sidang perdana kasus korupsi yang menjeratnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (14/4/2021).

"Penerimaan terkait ijin prinsip reklame dan videotron dari PT Media Kreasi Cipta Indonesia oleh terdakwa yang diterima oleh Dominikus Djoni Hendarto pada kurun waktu akhir 2017 dengan jumlah seluruhnya Rp 150 juta," ujar Budi Nugraha, Jaksa KPK.

Ajay dilantik sebagai Walikota Cimahi berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.32-3020 tahun 2017 08 Mei 2017 yang dilantik pada 22 Oktober 2017 bersama Ngatiyana selalu wakil Walikota Cimahi. Dia terpilih lewat Pilkada Cimahi 2017.

Berdasarkan uraian peristiwa penerimaan gratifikasi yang diungkap KPK dalam dakwaannya, penerimaan gratifikasi diterima Ajay pada akhir 2017. Sedangkan Ajay dilantik pada Oktober 2017.

Artinya, diduga Ajay langsung menerima gratifikasi satu atau dua bulan setelah dilantik hingga akhirnya pada 2020, Ajay ditangkap karena diduga menerima suap Rp 1,6 miliar dari Hutama Yonathan selaku pemilik RSU Kasih Bunda.

Baca juga: Gempa 5,1M Yang Mengguncang Wilayah Selatan Jawa Barat Tidak Dirasakan Masyarakat di Pangandaran

Tidak hanya Rp 150 juta, Ajay menerima gratifikasi sejak akhir 2017 hingga 2020.

"Pada sekira akhir 2017 sampai dengan Agustus 2020, terdakwa telah menerima gratifikasi senilai total Rp 6,3 miliar," ucap Budi Nugraha.

Aturan di Undang-undang Pemberantasan Tipikor, gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam 30 hari ke KPK maka dianggap suap. Sedangkan total uang gratifikasi yang tidak dilaporkan Ajay senilai Rp 6 miliar lebih itu, dari berbagai perizinan.

"Berkaitan dengan pengajuan ijin prinsip reklame, ijin prinsip mal pelayanan publik, ijin prinsip pabrik, ijin prinsip videotron, terkait pengurusan IMB Pabrik, terkait pembayaran sewa rumah dinas dan terkait fee atas pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Pemkot Cimahi dan RSUD Cibabat. Selanjutnya uang yang dikumpulkan tersebut dikelola oleh terdakwa dan YANTI RAHMAYANTI untuk digunakan bagi kepentingan pribadi Terdakwa ataupun keluarga terdakwa," ucap Budi.

Baca juga: Ganggu Kenyamanan, Puluhan Ribu Petasan Disita Satsabhara Polres Tasikmalaya Kota dari Pasar Ciawi

Adapun uang gratifikasi Ajay disimpan di dua rekening. Sedangkan penerimaan gratifikasi dikumpulkan melalui Yanti Rahmayanti, Itoh Suharto dan Dominikus Djoni Hendarto.

Atas penerimaan gratifikasi ini, KPK mendakwa Ajay dengan dakwaan Pasal 12 huruf B Undang-undang Pemberantasan Tipikor pada dakwaan ketiga.

Adapun pada dakwaan pertama dan kedua, Ajay didakwa menerima suap Rp 1,6 miliar dari Hutama Yonathan selaku pemilik RS Kasih Bunda Cimahi. Uang suap berkaitan dengan pengurusan perizinan IMB RS Kasih Bunda. Adapun dalam penerimaan ini, Ajay meminta fee Rp 3,2 miliar dan baru terealisasi Rp 1,6 miliar.

Rencananya, pemberian Rp 2 miliar sisa dari yang diminta Ajay akan diberikan lima kali sejak November 2020. Namun, pada 27 November, saat Yanti staf Ajay menerima Rp 425 juta dari Cyngia Gunawan dari RS Kasih Bunda, KPK menangkap mereka.

Baca juga: Jangan Coba-coba Nekat Mudik, Penyekatan di Daerah Ini Dijaga 24 Jam, Penjagaan Hingga Jalur Tikus

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved