Breaking News:

Berkerumun hingga Antre Panjang, Satpol PP Bubarkan Kegiatan Penyaluran Bantuan UMKM di Sumedang

Satpol PP Kabupaten Sumedang membubarkan penyaluran bantuan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Graha Insun Medal, Kabupaten Sumedang, Selasa (13/4).

Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Penerima bantuan UMKM di Kabupaten Sumedang saat berkerumun di Graha Insun Medal, Selasa (13/4/2021). 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang membubarkan penyaluran bantuan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Graha Insun Medal, Kabupaten Sumedang, Selasa (13/4/2021).

Pembubaran tersebut dilakukan karena telah terjadi kerumunan yang cukup banyak dan antrean dalam penyaluran bantuan tersebut mengular dari dalam Graha Insun Medal hingga ke tepi Jalan Prabu Geusan Ulun.

Pantauan Tribun Jabar, saat penerima bantuan melakukan antrean yang panjang, mereka tampak tidak menjaga jarak, tetapi tidak ada tindakan dari pihak penyelenggara yakni Bank Negara Indonesia (BNI).

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kabupaten Sumedang, Yan Mahal Rizzal, mengatakan, pembubaran massa tersebut dilakukan bagi penerima bantuan yang masih berada di luar gedung.

"Kalau yang sudah masuk di dalam gedung, itu sudah terverifikasi dan terdata dan harus diselesaikan. Jadi tidak seluruhnya dibubarkan, tetapi hanya sebagian yang belum mendapatkan verifikasi," ujarnya saat ditemui seusai pembubaran massa di Graha Insun Medal.

Baca juga: Bahar bin Smith Semprot Saksi yang Katakan Terdakwa Lontarkan Teriakan untuk Membunuh Ardiansyah

Baca juga: Terlibat Judi Togel Hong Kong  Ro dan So Terancam 4 Tahun Penjara

Penerima bantuan UMKM di Kabupaten Sumedang saat berkerumun di Graha Insun Medal, Selasa (13/4/2021)
Penerima bantuan UMKM di Kabupaten Sumedang saat berkerumun di Graha Insun Medal, Selasa (13/4/2021) (Tribun Jabar/Hilman Kamaludin)

Menurutnya, pembubaran massa tersebut dilakukan karena saat ini di Kabupaten Sumedang masih diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mikro, sehingga penerapan protokol kesehatan harus tetap dilakukan dan diterapkan.

Atas hal tersebut, kata dia, pihaknya menyayangkan dengan adanya kerumunan dalam rangka pembagian bansos tersebut, apalagi sebelumnya tidak ada koordinasi untuk antisipasi dari pihak BNI.

"Seharusnya bisa diprediksi terhadap kegiatan akan membeludaknya masyarakat dalam rangka pencairan atau verifikasi bansos ini," kata Rizzal.

Baca juga: ASN di Purwakarta Diminta Masuk Kerja Lebih Pagi dari Hari Biasa di Bulan Ramadan, Pulang Jam Segini

Baca juga: Kelemahan Persib Bandung Terekspos, Rene Alberts Malah Senang

Baca juga: Download Lagu Religi Terbaru Maher Zain - Ramadan Gana Lengkap dengan Lirik Lagu dan Terjemahannya

Pada prinsipnya, kata dia, pihaknya langsung melakukan penindakan dan penyampaian informasi terhadap kegiatan yang menyebabkan kerumunan masa yang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini.

"Kami menegur dan memberikan sanksi kepada BNI sendiri karena melanggar protokol kesehatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2021," ucapnya.

Wakil Kepala Cabang BNI Sumedang, Rudi Gurlinida, membantah, pihaknya tidak berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Sumedang terkait kegiatan penyaluran bantuan hingga terjadi kerumunan massa tersebut.

"Kami sebetulnya sudah berkoordinasi, tapi memang kita lihat masyarakat banyak sekali. Jadi terus terang saja ini diluar prediksi kami," kata Rudi. (*)

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Giri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved