Breaking News:

Waspadai Dua Kejahatan yang Kerap Dialami Para Pekerja Migran Indonesia

Akibatnya, banyak PMI yang tidak membawa apa-apa ketika pulang ke Tanah Air, walaupun telah bekerja bertahun-tahun di luar negeri.

Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam
Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara selama ini, mencapai Rp 159,6 triliun per tahunnya. Namun, masih saja ada ancaman kejahatan bagi para pahlawan devisa tersebut.

Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan kasus kejahatan yang kerap dialami PMI ini berkaitan dengan keberangkatan yang secara ilegal.

Akibatnya, banyak PMI yang tidak membawa apa-apa ketika pulang ke Tanah Air, walaupun telah bekerja bertahun-tahun di luar negeri.

"Kejahatan yang pertama adalah penempatan ilegal PMI yang dilakukan oleh segelintir orang dengan modal kapital. Saya pun sudah menyampaikan hal ini ketika bertemu dengan Panglima TNI, Kapolri, Menlu, Menaker, Menkumham, Dirjen Imigran, bahwa kejahatan ini tak tersentuh karena didukung oleh oknum-oknum," ujar Benny saat melakukan sosialiasi UU 18 Tahun 2017 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/4/2021).

Kejahatan kedua, katanya, setiap PMI yang hendak berangkat ke luar negeri diminta uang Rp 20 juta terlebih dulu.

Untuk menutupi biaya tersebut, calo yang menawarkan pekerjaan ilegal ikut berperan sebagai penolong yang menutupi biaya akomodasi dan tiket keberangkatan calon PMI.

Baca juga: Harga Daging Ayam Terus Naik, Diprediksi Jadi Rp 45 Ribu Per Kilogram Saat Munggahan

"Selain pembiayaan menuju bandara, mereka juga mengiming-imingi keluarga yang ditinggalkan akan diberi bekal Rp 5 juta - Rp 10 juta, mereka seperti dewa penolong di tengah mimpi para PMI. Tapi ternyata uang itu diakumulasi dengan bunga 27 persen hingga 30 persen," kata Benny.

Benny pun mengatakan, bahwa uang yang diberikan oleh calo tersebut berasal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI dari suatu bank pelat merah.

Bank tersebut, katanya, sebenarnya hanya memberikan bunga enam persen. Namun, bunganya dijadikan hingga 30 persen oleh pihak ketiga yang berwujud koperasi simpan pinjam.

"Konsekuensinya, PMI tersebut tak bisa menerima gaji hingga berbulan-bulan. Tapi misal dalam 10 bulan tidak mengirimkan uang ke Indonesia, PMI mungkin merasa malu kepada keluarga dan akhirnya dia meminjam lagi yang pertama, dan kedua," ujar Benny.

Baca juga: Ada Pesawat Tempur Asing Melintas di Sekitar Kepulauan Natuna, Ini Penjelasan TNI AU

Benny mengatakan selama 11 bulan menjabat sebagai Kepala B2PMI, pihaknya telah menangani 408 kasus pengaduan PMI langsung atau dari keluarga PMI. Ratusan pengaduan tersebut telah diserahkan kepada Polri.

Benny pun mengatakan telah memimpin 17 penggerebakan, termasuk penggerebekan di MOI Kepala Gading dan Tangerang. Di tempat tersebut, ada 45 pekerja migran yang akan diberangkatkan ke luar negeri tanpa prosedur.

UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, katanya, bisa memayungi PMI dengan menguatkan peran desa sebagai pintu yang membuka peluang kerja, serta provinsi dan kabupaten atau kota sebagai fasilitator edukasi untuk meningkatkan kesejahteraan PMI.

Baca juga: Sahur on the Road Dilarang di Jakarta, Akan Ada Penyekatan Jalan Selama Ramadan

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved