Breaking News:

AHY Menang Besar, Tanggapi Soal Hasil KLB Demokrat Kubu Moeldoko yang Ditolak Pemerintah

AHY menanggapi keputusan pemerintah yang menolak permohonan Moeldoko dan Jhonny Allen hasil KLB Demokrat.

Penulis: Widia Lestari | Editor: Yongky Yulius
Kolase Tribunjabar
Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono. 

"Kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa apa yang telah diputuskan pemerintah hari ini adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusional Partai Demokrat, terkait kepemimpinan, kepengurusan, serta konstitusi partai yakni AD/ART Partai Demokrat, yang dihasilkan oleh Kongres ke-V Partai Demokrat pada 2020 yang lalu,

yang berkekuatan hukum tetap, dan telah disahkan oleh negara. Artinya, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat.

Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono," kata AHY.

Annisa Pohan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dan Moeldoko.
Annisa Pohan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dan Moeldoko. (Instagram/annisayudhoyono/dr_moeldoko)

Seperti yang dimuat Kompas.com, pemerintah secara resmi menyampaikan penolakan terhadap hasil KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Menkumham Yasonna Laoly.

Sebelumnya, kubu Moeldoko dan Jhonny Allen mengajukan permohonan perubahan AD/ART Partai Demokrat  hasil KLB, sekaligus di Deli mengajukan perubahan kepengurusan partai.

Setelah diperiksa dan diverifikasi, Kemenkumham meminta kubu Moeldoko untuk melengkapi dokumen yang kurang sebagai persyaratan.

"Surat ini pihak KLB Deli Serdang untuk menyampaikan beberapa tambahan dokumen," katanya.

Namun, setelah diperiksa ternyata masih ada persyaratan yang kurang atau belum dipenuhi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pemerintah Tolak Permohonan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Hasil KLB Deli Serdang

"Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC," ujarnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved