Fokus Awasi Keuangan Pemprov Jabar, Kembangkan BUMD Jabar

Benahi Manajemen BUMD Jabar

Dari sekitar 40 BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Jabar, kata Anggota Dewan Fraksi Partai Golongan Karya ini, baru beberapa BUMD di antaranya yang sudah berfungsi maksimal dan memberikan deviden yang signifikan kepada Pemprov Jabar.

Di antaranya adalah Bank BJB dan Migas Hulu Jabar.

"Kalau BUMD, saya lihat yang bisa memberikan deviden signifikan itu baru BJB. Tapi BJB juga kelihatannya harus menaikkan kemampuan keuangannya sesuai rasio kemampuan keuangan. Sebab kalau kalau kita lihat Capital Equity Ratio BJB baru 17,8 persen. Ini rasio kemampuan keuangan atau likuiditasnya baru segitu," katanya.

Penyertaan modal dasar dari pemerintah provinsi untuk BUMD di Jabar ini, katanya, masih banyak yang dinilai kurang. Sehingga terjadi kekurangan modal di setiap BUMD.

Terlebih, katanya, terdapat peraturan yang menyatakan pemerintah provinsi yang memiliki BUMD harus memiliki modal dasar minimal 51 persen di setiap BUMD.

Selain masalah modal dan sumber daya manusia, katanya, Gubernur Jabar dinilai harus memiliki keberanian dalam mengevaluasi dan menata puluhan BUMD di Jabar ini.

Di antaranya melakukan merger atau penggabungan antara BUMD yang produktif dengan yang belum produktif.

"Jadi sekarang kita evaluasi mana BUMD yang harus kita beri modal, mana yang tidak. Harus ada keberanian dari Gubernur untuk melikuiditas atau memergerkan BUMD-BUMD yang tidak maju. Atau supaya efektif," katanya.

Contohnya, Migas Hilir Jabar digabungkan dengan Migas Hulu Jabar supaya bisa lebih optimal. Kemudian menggabungkan anak BUMD yang bergerak di bidang energi ke dalam Migas Hulu Jabar.

"Sehingga Migas Hulu Jabar bisa produksi gas, minyak, sekaligus menjualnya. Juga produk lainnya yang berkaitan dengan energi. BUMD-BUMD yang profitnya belum jelas, kenapa tidak digabungkan juga saja," katanya.

Dirinya kemudian menyoroti Jaswita Jabar supaya terus memajukan usahanya. Jangan sampai, katanya, Jaswita Jabar hanya dikenal sebagai BUMD yang mendapat warisan aset, jangan sampai BUMD ini kesulitan mengembangkannya.

"Jaswita seharusnya bisa mengelola aset Jabar yang ada di mana-mana. Seperti bekas Palaguna di dekat Alun-alun Bandung, harusnya bisa dimanfaatkan. Tinggal kerja samakan pihak ketiga, seperti Hotel Preanger, Gunung Salak, dan lainnya," katanya. (ADV)