Cara Sistemaits SBY Kuasai Partai Demokrat Dibeber Sri Mulyono, Dimulai Mencongkel Anas Urbaningrum
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah merencanakan penguasaan partai secara sistematis dan terstruktur.
TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Polemik antara Partai Demokrat pimpinan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono dan kubu KLB Deli Serdang pimpinan Moeldoko terus berlanjut.
Kubu Moeldoko melalui Sri Mulyono selaku Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia membeberkan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah merencanakan penguasaan partai secara sistematis dan terstruktur.
Menurutnya, penguasaan Partai Demokrat ini dimulai dari kriminalisasi menggunakan hukum kekuasaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan kudeta terhadap Ketua Umum PD saat itu, yakni Anas Urbaningrum pada 8 Februari 2013 silam.
"Sejak saat itu SBY benar-benar berkuasa absolut dan mulai membangun dinasti di Partai Demokrat. Kejahatan politik internal ini dulu disaksikan oleh para kader Demokrat," kata Sri Mulyono kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).
Baca juga: Jadwal Persib Bandung di Piala Menpora 2021, Hari Ini yang Main Arema vs Persikabo
Baca juga: Persib Bandung Punya Modal Penting Jelang Tampil di Piala Menpora 2021, Apa Itu?
Baca juga: Kode Keras untuk Persib Bandung? Farshad Noor Unggah Postingan Blue Meet Blue

Dijelaskan Sri, seiring berjalannya waktu, publik mulai sadar bahwa SBY adalah pembunuh demokrasi dan pengusung dinasti.
"Kesadaran sekaligus pelaknatan publik ini diwujudkan dalam bentuk merosotnya elektabilitas PD pada pemilu 2014 lalu, yakni hanya sebesar 50 persen dari 21 persen menjadi 10 persen," lanjutnya.
Padahal, dilanjutkan Sri, saat itu SBY yakin betul bahwa pada akhir 2013 elektablitas Demokrat sudah bisa 15 persen.
"Dan pada pemilu 2014 akan naik lagi serta kembali sebagai pemenang pemilu," tambahnya.
Berita-berita Persib Bandung Terkini

Sri mengatakan SBY yakin bahwa kalau Demokrat dipegang langsung oleh dirinya sebagai ketua umum, otomatis PD akan kembali berjaya.
Itu karena SBY beriman pada kalimat "partai Demokrat adalah SBY dan SBY adalah partai Demokrat".
"Ada juga petinggi lembaga survei yang melegitimasi hal tersebut. Penghukuman publik terhadap SBY terus berlangsung pada pemilu 2019, di mana Demokrat hanya memperoleh suara sekitar 7,5 persen," ungkapnya.
Dijelaskan Sri, situasi ini tidak cukup menyadarkan SBY.