BPBD Jawa Barat, Jadi Garda Terdepan Penanganan Bencana

Sedangkan, mitigasi non-struktural berupa penyiapan masyarakat, mulai dari sosialisasi dan edukasi guna mengubah perilaku masyarakat, salah satunya perilaku buang sampah ke aliran sungai yang dapat berpotensi banjir.

Dalam upaya ini, BPBD Jabar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, termasuk dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

"Bila dipetakan terkait karakteristik suatu bencana, ada yang bisa di prediksi dan ada yang tidak di prediksi. Maka upaya mitigasi yang dilakukan pun disesuaikan, seperti banjir saat musim penghujan. Maka upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah membangun bendungan, normalisasi aliran sungai. Sedangkan yang tidak bisa di prediksi seperti gempa, erupsi gunung api, tsunami, dan lainnya," ucapnya.

Bercermin dari potensi kebencanaan tersebut, maka sejak 2019 lalu, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil telah mencanangkan untuk membentuk cetak biru dari Jabar Resilience Culture Program (JRCP), sebagai visi sekaligus budaya yang melekat dalam setiap instrumen di provinsi Jabar untuk tangguh menghadapi bencana.

"JRCP ini merupakan upaya untuk mengembalikan budaya mitigasi para orangtua kita terdahulu, bahkan ada istilah Gunung Kaian, Daratan Sawahan, Lebak Balongan. Artinya ini adalah kaidah tata ruang, dimana wilayah pegunungan harus ditanami pohon keras, wilayah tengah atau dataran dapat dijadikan areal pesawahan dan wilayah bawah atau rendah dapat dijadikan sebagai kolam atau pemukiman. Kalau melihat kondisi saat ini, aturan ini justru dilanggar, maka tidak heran bila bencana terjadi cukup sering," ujarnya.

Dani pun berharap, kesadaran masyarakat terhadap potensi kebencanaan di Jawa Barat dalam pemanfaatan tata ruang harus terus ditingkatkan.

Karena bagaimana pun masyarakat, bukan merupakan objek mitigasi, tapi merupakan subjek yang seharusnya mampu turut serta dalam upaya mengimplementasikan mitigasi dari sebuah potensi bencana secara lebih masif dan luas.