BPBD Jawa Barat, Jadi Garda Terdepan Penanganan Bencana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang bukan hanya memiliki kepadatan jumlah penduduk hingga 46 juta jiwa dan tersebar di 26 kabupaten/kota, 625 kecamatan dan 5.899 desa/kelurahan, tetapi juga memiliki potensi kebencanaan yang cukup kompleks. 

Bahkan, sepuluh kategori bencana alam dan non alam di Indonesia, seperti gempa bumi, erupsi gunung api, banjir, banjir bandang, tsunami, longsor, kebakaran, dan lainnya, berpotensi terjadi di daerah berjuluk tanah Pasundan tersebut.

Dengan kondisi demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, menjadi garda terdepan yang bukan hanya bertugas sebagai institusi penanganan di saat dan sebelum juga setelah terjadinya suatu bencana di daerah.

Dengan jumlah kekuatan personel 150 anggota yang terbagi dalam tiga bidang yaitu, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BPBD Jawa Barat bertugas sebagai pusat komunikasi, koordinasi, juga memberikan daya dukung untuk penanganan bencana di sebuah wilayah.

"Ketiga bidang ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, seperti Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, bertanggung jawab membuat perencanaan analisis dan mitigasi bencana; Bidang Kedaruratan Logistik, diterjunkan dalam setiap kegiatan operasi kedaruratan, seperti evakuasi serta penanganan lainnya saat terjadi bencana; Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bertugas sebagai penanganan pasca bencana," ujar Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Jawa Barat, Dani Ramdhan ditemui di kantornya, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 629, Kota Bandung, Jumat (26/2/2021).

Dani menjelaskan, meski BPBD di Provinsi Jawa Barat tidak memiliki hierarki kewenangan dengan BPBD di setiap kabupaten/kota, karena BPBD secara struktural berada di bawah koordinasi kepala daerah masing-masing.

Tetapi, di saat terjadi sebuah bencana, maka koordinasi dan kerjasama dalam upaya mempercepat penanganan tetap terjadi di lapangan.

Menurutnya, meski setiap BPBD di lengkapi oleh kekuatan personel dan peralatan yang relatif sama, namun BPBD Jabar memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh BPBD di daerah lain yaitu, adanya Pusat Data dan Informasi, yang melaksanakan tugas analisis serta pengolahan data informasi, sebagai bahan kajian resiko bencana (KRB), rencana penangan bencana (RPB), rencana kontijensi, hingga rencana operasi.

"Dengan melihat potensi kebencanaan dan luas wilayah Jawa Barat, dengan perbandingan kekuatan personel saat ini, memang dapat dikatakan belum memadai untuk mampu mengcover semua, terutama bila jumlah kecamatan dan penduduk yang terdampak bencana itu besar, termasuk bila jarak tempuh lokasi bencana cukup jauh," ucapnya

Oleh karena itu, BPBD Jabar lebih mengedepankan BPBD di tingkat kabupaten/kota dan memberdayagunakan aparat kewilayahan hingga komunitas masyarakat di tingkat desa/kelurahan, yang terbentuk dalam desa tangguh bencana
untuk dapat melakukan penanganan bencana sedini mungkin.

Apalagi rentang waktu penyelamatan itu berada hanya dalam tempo 0-30 menit.

"Desa tangguh bencana ini adalah komunitas masyarakat latih terlatih untuk penanganan kesiapsiagaan bencana. Selain memiliki dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), tetapi juga desa tangguh bencana ini juga memiliki tugas dan program kegiatan untuk melatih warga desa lainnya untuk siap diberdayakan dalam upaya penangan bencana," ujar Dani.

Dani menjelaskan bahwa, dalam upaya pencegahan bencana atau dikenal dengan sebutan mitigasi, di BPBD Jabar, hal itu terbagi dalam dua kategori yaitu mitigasi stuktural dan non-struktural. 

Dimana mitigasi stuktural meliputi upaya antisipasi bencana yang diakibatkan oleh kondisi kontruksi, salah satunya perbaikan 
bangunan, jalan, maupun jembatan. Dalam upaya ini, pihaknya lebih banyak berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PSDA, Dinas Bina Marga dan BBWS.