Alih Fungsi Hutan dan Tambang Ilegal di Batam Rusak Lingkungan, Dedi Mulyadi Minta KLHK Bertindak

Hutan lindung maupun hutan konservasi yang telah berubah fungsi dan banyaknya pembukaan lahan dinilai

Editor: Ichsan
Istimewa
Dedi Mulyadi. 

TRIBUNJABAR.ID - Alih fungsi hutan di Batam, Kepulauan Riau ( Kepri) dinilai berdampak negatif.

Hutan lindung maupun hutan konservasi yang telah berubah fungsi dan banyaknya pembukaan lahan dinilai mengganggu kelangsungan ketersediaan dan kualitas air baku di waduk.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi pun menyoroti persoalan ini.

Dedi Mulyadi meminta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dapat melakukan langkah-langkah cepat penanganan.

Sebab menurut Dedi, penambangan ilegal terus terjadi di Batam. Bahkan, menurut Dedi, penambangan ilegal itu sangat jelas terlihat.

Dua Rumah di Ngamprah KBB Rusak Berat Akibat Tertimpa Tanah Longsor, Empat Orang Terluka

Kondisi hutan di Batam yang sudah rusak
Kondisi hutan di Batam yang sudah rusak (istimewa)

“Masa mesin alat berat tidak kedengaran suaranya, alat beratnya juga tidak kelihatan? Lahan yang digundulkan terutama untuk daerah tangkapan air tidak kelihatan? Seharusnya fungsi-fungsi yang ada bisa melaporkan hal ini, seperti desa atau RT RW, kelurahan hingga kecematan dan dinas terkait,” kata Dedi melalui telepon, Senin (8/2/2021).

Dedi mengatakan, lambatnya penanganan persoalan lingkungan akan berakibat fatal.

Seharusnya, menurut Dedi, aparatur setempat bisa cepat melakukan tindakan pencegahan sebelum ada kerusakan yang lebih berat lagi.

“Yang namanya ilegal itu, sudah alamnya rusak juga tanpa bayar pajak, infrastruktur menjadi hancur. Hal ini bentuk pengingkaran terhadap negara, negara dianggap tidak ada oleh para penambang ilegal,” kata Dedi.

Ibu Muda di Sukabumi Lahirkan Bayi Kembar Tiga, Apa Tips dan Triknya? Ini Kata Sang Suami

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal KLH Kementerian KLHK Karliansyah.

Karliansyah mengatakan, permasalahan tersebut sudah disampaikan ke Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE).

“Terima kasih infonya, sudah kami sampaikan kepada Dirjen KSDAE,” kata Karliansyah melalui pesan singkat.

Seperti diketahui, akibat terjadinya pembukaan lahan secara ilegal, hutan yang merupakan resapan air malah berubah menjadi lahan pertanian, permukiman padat dan penggalian tanah serta tambang pasir di daerah tangkapan air Waduk Tembesi.

Begitu juga untuk pembukaan lahan daerah tangkapan air Duriangkang untuk pariwisata di belakang Kawasan Industri Panbil.

Pembukaan lahan Taman Wisata Muka Kuning yang merupakan daerah tangkapan air Waduk Duriangkang, Waduk Sei Ladi.

Embung di taman wisata tersebut dinilai telah merusak kualitas air baku waduk.

Bahkan, Waduk Sei Ladi dan embung dalam taman wisata alam Muka Kuning airnya sudah keruh akibat sendimentasi lahan yang turun dari pembukaan lahan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alih Fungsi Hutan dan Pembukaan Lahan di Batam Dinilai Ancaman bagi Lingkungan Hidup"

Sumber: Kompas
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved