Breaking News:

Sengketa di Mahkamah Konstitusi soal Pilkada Serentak di Jawa Barat, Ini Kata Ketua Bawaslu

Update terkini Pilkada Serentak Jabar dari sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tinggal menunggu keputusan.

Tribun Jabar/Ferri Amiril Mukminin
Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan 

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Update terkini Pilkada Serentak Jabar dari sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tinggal menunggu keputusan.

Sidang sudah dua kali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan keberatan pemohon dan mendengarkan keterangan dari termohon.

Dari Jawa Barat tiga daerah yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

"Tinggal tersisa di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Bandung, Tasikmalaya dan Pangandaran. Pemeriksaa awal sudah dilakukan, Bawaslu sebagai pemberi keterangan juga sudah hadir," ujar Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan, saat berkunjung ke Bawaslu Cianjur, Jumat (5/2/2021).

Abdullah mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi kemungkinan akan keluar pada pertengahan bulan ini.

Abdullah mengatakan, bocorannya hanya ada dua, apakah lanjut tahapan atau ada perintah dari MK lainnya.

Mayat Perempuan Tertancap Bambu 60 Cm di Garut Terungkap Identitasnya, Sering Nangis Sendiri

Penampakan Maling Sepeda di Masjid di Sumedang yang Terekam CCTV, Selalu Menghilang Saat Waktu Salat

"Kalau dilihat secara umum, tiga pokok permohonan di tiga daerah kaitan dengan keterpenuhan syarat minimal soal selisih ambang minimal gugatan tak ada yang memenuhi, tapi ada faktor lain yang sehingga terjadi persidangan dan itu sepenuhnya kewenangan MK," katanya.

Abdullah mengatakan, Bawaslu akan menerima sepenuhnya keputusan dari MK soal tiga daerah di Jabar yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Abdullah mengatakan, di luar sengketa MK ada juga pidana pilkada dan tinggal menyisakan satu daerah yakni Kota Tasikmalaya.

Satu Keluarga di Majalengka Sembuh dari Covid-19, Resepnya Minum Wedang Uwuh Pak Dandim

"Bawaslu Jabar sudah menerima 11 putusan inkrah soal pidana Pemilu, berbagai hal kasus di antaranya kaitan netralitas ASN, money politics, termasuk di Cianjur soal isu kepala desa dan politik uang," katanya. (fam)

Penulis: Ferri Amiril Mukminin
Editor: Giri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved