SURAT AHY Ketum Demokrat Soal Kudeta Tak Berbalas, Jokowi Sudah Tahu Tapi Tak Akan Menanggapi

Surat yang dikirim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Jokowi sudah sampai.

Isi surat AHY yang menuding akan dilengserkan kelompok dalam pertemuan dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko, sudah diketahui Presiden Jokowi.

Namun, Presiden Jokowi tak akan menanggapi surat AHY akan dilengserkan tersebut.

• VIDEO Santer Kudeta AHY, Partai Demokrat Cimahi Bersuara: Sangat Prihatin Dengan Cara Tidak Elegan

• Mensesneg: Istana Takkan Jawab Surat AHY untuk Jokowi soal Isu Kudeta Partai Demokrat

• Nakes di Indramayu Nyaris Pingsan Usai Disuntik Vaksin, Sempat Diinfus, Ternyata Efek Belum Sarapan

Bahkan untuk membalas surat kepada AHY Ketua Umum Demokrat pun tidak.

Maka sudah bisa dipastikan AHY dan para pimpinan Partai Demokrat tidak akan mendapatkan penjelasan atau klarifikasi soal pertemuan Moledoko dengan mantan dan kader Partai Demokrat.

AHY dan pimpinan Partai Demokrat mengirim surat karena ada fakta yang didapatkan kalau pertemuan Moeldoko dengan mantan dan kader Partai Demokrat ada pembahasan menggulingkan atau kudeta Partai Demokrat, dengan tujuan AHY lengser.

//

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta klarifikasi adanya gerakan kudeta partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dalam video yang diterima Tribunnews.com, Kamis, (4/2/2021).

"Kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno.

Alasannya menurut dia, masalah tersebut merupakan masalah internal partai Demokrat.

Mekanisme penyelesaian masalah tersebut telah diatur dalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Perihal rumah tangga internal partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur didalam AD/ART," katanya.

Pratikno membenarkan bahwa AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan partai tersebut.

Surat diantarkan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa.