Ini Awal Mula Moeldoko Jadi Tertuduh dalam Dugaan Kudeta Partai Demokrat: Jangan Mudah Baperan

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko angkat bicara menjawab tudingan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sebelumnya AHY mengungkap ada orang di lingkaran istana yang terlibat dalam gerakan pengambilalihan partai Demokrat secara paksa atau kudeta.

Bahkan sejumlah kader Demokrat menyebut Moeldoko sebagai orang yang dimaksud AHY tersebut.

Moeldoko mengaku sebenarnya ia tidak ingin terlalu reaktif menjawab tudingan tersebut.

Rencananya, ia akan menjawab tudingan Ketua Umum Demokrat tersebut pada Selasa esok.

"Sebenarnya saya masih diem aja sih menunggu besok atau kapan. Karena saya nggak perlu reaktif dalam hal ini," kata Moeldoko dalam konferensi virtual, Senin (1/2/2021).

• AHY Duga Anak Buah Jokowi Akan Kudeta Partai Demokrat, PDIP: Buktikan Saja

• Detik-detik Mamah Muda Dibakar Hidup-hidup oleh Suami, Tenteng Bensin sambil Gandeng Selingkuhan

Moeldoko mengatakan pengambilalihan partai secara paksa atau kudeta biasanya dilakukan dari dalam partai itu sendiri, bukan dari luar partai.

"Kudeta itu dari dalem, masa kudeta dari luar," kata dia.

Moeldoko tidak masalah dirinya digunjingkan atau dikaitkan dengan isu kudeta partai Demokrat.

Hanya saja ia mengingatkan agar tidak mengaitkan masalah tersebut dengan Presiden Jokowi.

"Jangan sedikit-sedikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan sedikit-sedikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, eggak tahu apa-apa dalam hal ini," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu kemudian menceritakan penyebab dirinya dikaitkan dengan isu kudeta tersebut.

Menurutnya banyak orang yang sebagian adalah kader Demokrat, datang ke rumahnya.

Mereka yang datang kemudian curhat mengenai kondisi yang terjadi di tubuh partai berlambang mercy tersebut.

Moeldoko mengatakan apabila anak buah tidak boleh main kemana-mana termasuk bertemu dengannya, sebaiknya diborgol saja.

"Kalau anak buahnya tidak boleh pergi kemana-mana ya diborgol saja kali ya, begitu," katanya.

Sebagai tuan rumah yang kedatangan tamu, Moeldoko mengaku hanya mendengar curhatan para tamunya itu.

Sebagai seorang mantan Panglima TNI, ia terbuka kepada siapapun yang ingin bertemu.

"Secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong, ya kita terima, konteksnya apa? ya saya tidak mengerti dari ngobrol-ngobrol itu biasanya diawali dari pertanian karena saya memang suka pertanian, berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya saya dengerin saja gitu," kata Moeldoko.

Moeldoko menyarankan kepada AHY agar tidak baperan menjadi seorang pemimpin.

Selain itu, tidak mudah terombang-ambing dalam menghadapi setiap persoalan.

"Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya," kata dia.

PDIP Minta Dibuktikan Saja

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada dugaan terkait keterlibatan pejabat di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. 

Terkait hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta AHY membuktikan terlebih dahulu dugaannya. 

"Dibuktikan saja dugaannya," ujar Djarot, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (1/2/2021).

Djarot lantas mengingatkan bahwa urusan internal partai seharusnya diselesaikan secara mandiri.

Sehingga tidak perlu untuk diumbar ke publik dengan kekhawatiran adanya intervensi dari pihak-pihak lain. 

"Urusan internal partai seharusnya bisa diselesaikan secara mandiri, tidak perlu takut akan diintervensi oleh siapapun juga," jelasnya. 

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak melihat apa yang diungkapkan AHY sebagai upaya agar Partai Demokrat bergabung dengan koalisi atau pemerintahan. 

"Tidak juga. Posisinya (Partai Demokrat) sudah cukup nyaman di luar, berada di luar pemerintahan," tandasnya.

Sebelumnya, AHY mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

Hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.