Ada Kader Partai Demokrat Aktif dan Pecatan, Ini Daftar Orang yang Disebut Akan Lengserkan AHY

TRIBUNJABAR.ID - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkap siapa saja yang ingin menggulingkan dirinya dari posisi yang saat ini diduduki.

Empat di antaranya bukan orang asing karena sudah pernah berkecimpung di partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

AHY menyebutkan, ada lima orang pelaku gerakan tersebut yang terdiri atas seorang kader Demokrat aktif, seorang kader Demokrat yang sudah enam tahun tidak aktif, seorang mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi, dan seorang kader yang keluar dari Demokrat sejak tiga tahun lalu.

"Sedangkan yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Anak pertama Susilo Bambang Yudhoyono itu menyampaikan daftar orang yang akan menggulingkannya dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

• Identitas Pengeroyok Petugas Perbaikan ATM yang Videonya Viral di Garut Terkuak, Bukan Petugas Resmi

• Detik-detik Seorang Nasabah BPR Meninggal Dunia Mendadak Seusai Transaksi, Terekam CCTV

AHY pun menyebut, gerakan tersebut sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

Kendati demikian, AHY menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut.

"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.

• Marco Panari Meninggal Mendadak Tanpa Indikasi Covid-19, Analisis Dokter karena Masalah Ini

• Subsidi Gaji Tak Dianggarkan di APBN 2021, Bagaimana Kelanjutan BLT untuk Karyawan, Ini Kata Menaker

AHY menuturkan, upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu ia ketahui setelah menerima laporan dari para kader di tingkat pusat, daerah, dan cabang.

Adapun AHY menyebut gerakan tersebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

• Kepala Desa di Cianjur Kena Musibah Sepeda Motor Diambil Maling, Malingnya Justru Didoakan yang Baik

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung," katanya.

Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, yakni Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para keder Demokrat lainnya.

Tanggapan PDIP

Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, berharap informasi yang didapat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal gerakan politik ingin mengambil alih partainya, bukan sekadar infomasi iseng. 

"Jangan sampai info iseng, info fatamorgana, mengganggu konsentrasinya sebagai ketua umum," kata Hendrawan saat dihubungi, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Hendrawan tidak dapat banyak komentar terkait gerakan politik yang diduga melibatkan lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagaimana dikatakan AHY. 

"Kita butuh informasi yang lebih lengkap dari intelijen yang memasok info kepada Pak AHY," ucap Hendrawan. 

Isu Presidensial Threshold

Terkait dengan Pilpres, belum lama ini, Partai Demokrat membantah usulan presidensial threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 0 persen, sebagai upaya mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju di Pilpres 2024.

"Tidak benar penilaian itu (upaya majukan AHY). Bagi Partai Demokrat yang utama adalah bagaimana pilihan politik hukum yang akan diambil itu rasional, konstitusional dan menjamin daulat rakyat," ucap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan, saat dihubungi, Jakarta, Jumat (29/1/2021).

Usulan PT 0 persen dalam RUU Pemilu, kata Irwan, sebagai gambaran bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional.

"Rakyat punya hak untuk memilih dan dipilih. Makin banyak pilihan (calon presiden) makin bagus. Itulah daulat rakyat sesungguhnya," ucap Irwan.

Oleh sebab itu, menurut Irwan, persoalan Presidential Threshold maupun Parliamentary Threshold tidak hanya sekadar angka-angka saja, tetapi jadi cerminan dan resultan dari kondisi aspirasi masyarakat Indonesia.

"Meskipun pembentuk undang-undang punya privilage untuk menentukan angka PT karena open legal policy, kita juga harus memikirkan hal tersebut secara matang," paparnya.

"Agar kemudian PT tidak dimaknai pembatasan hak rakyat berdaulat, namun memang dalam kerangka penguatan sistem kepartaian, pemilu dan presidensial," sambung Irwan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "AHY Sebut Pejabat di Lingkaran Dekat Jokowi Terlibat Gerakan Ambil Alih Demokrat" dan di Tribunnews.com dengan judul AHY Ungkap 'Rencana Kudeta' Terhadap Partai Demokrat Didalangi 5 Orang, Siapa Mereka?