Ada Kader Partai Demokrat Aktif dan Pecatan, Ini Daftar Orang yang Disebut Akan Lengserkan AHY
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkap siapa saja yang ingin menggulingkan dirinya dari posisi yang saat ini diduduki.
Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, berharap informasi yang didapat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal gerakan politik ingin mengambil alih partainya, bukan sekadar infomasi iseng.
"Jangan sampai info iseng, info fatamorgana, mengganggu konsentrasinya sebagai ketua umum," kata Hendrawan saat dihubungi, Jakarta, Senin (1/2/2021).
Hendrawan tidak dapat banyak komentar terkait gerakan politik yang diduga melibatkan lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagaimana dikatakan AHY.
"Kita butuh informasi yang lebih lengkap dari intelijen yang memasok info kepada Pak AHY," ucap Hendrawan.
Isu Presidensial Threshold
Terkait dengan Pilpres, belum lama ini, Partai Demokrat membantah usulan presidensial threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 0 persen, sebagai upaya mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju di Pilpres 2024.

"Tidak benar penilaian itu (upaya majukan AHY). Bagi Partai Demokrat yang utama adalah bagaimana pilihan politik hukum yang akan diambil itu rasional, konstitusional dan menjamin daulat rakyat," ucap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan, saat dihubungi, Jakarta, Jumat (29/1/2021).
Usulan PT 0 persen dalam RUU Pemilu, kata Irwan, sebagai gambaran bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional.
"Rakyat punya hak untuk memilih dan dipilih. Makin banyak pilihan (calon presiden) makin bagus. Itulah daulat rakyat sesungguhnya," ucap Irwan.
Oleh sebab itu, menurut Irwan, persoalan Presidential Threshold maupun Parliamentary Threshold tidak hanya sekadar angka-angka saja, tetapi jadi cerminan dan resultan dari kondisi aspirasi masyarakat Indonesia.

"Meskipun pembentuk undang-undang punya privilage untuk menentukan angka PT karena open legal policy, kita juga harus memikirkan hal tersebut secara matang," paparnya.
"Agar kemudian PT tidak dimaknai pembatasan hak rakyat berdaulat, namun memang dalam kerangka penguatan sistem kepartaian, pemilu dan presidensial," sambung Irwan. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "AHY Sebut Pejabat di Lingkaran Dekat Jokowi Terlibat Gerakan Ambil Alih Demokrat" dan di Tribunnews.com dengan judul AHY Ungkap 'Rencana Kudeta' Terhadap Partai Demokrat Didalangi 5 Orang, Siapa Mereka?