8 Kades di Warungkondang Cianjur Ontrog Kantor Kecamatan, Pertanyakan Transparansi Bantuan Pangan
delapan orang kepala desa keluar dari grup WhatsApp forum pimpinan kecamatan dan mengontrog kantor Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur
Penulis: Ferri Amiril Mukminin | Editor: Siti Fatimah
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Sebanyak delapan orang kepala desa keluar dari grup WhatsApp forum pimpinan kecamatan dan mengontrog kantor Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Senin (11/1/2021).
Aksi delapan kepala desa di Cianjur ini sebagai puncak dari kekesalan yang menilai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak transparan dan tak pernah ada pemberitahuan atau tembusan kepada para kepala desa.
Kekesalan makin memuncak ketika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa desa tersebut berkurang banyak di tahun 2021 ini.
Baca juga: 3 Rumah di Desa Bunder Purwakarta Terendam Banjir, Warga Sebut Gara-gara Ini
Kepala Desa Cikaroya, H Encep Mahmudin, mengatakan, di desanya dari 700 KPM berkurang sebanyak 90 KPM. Hal tersebut membuat banyak pertanyaan warga yang ditujukan kepada dirinya.
"Puncaknya Jumat kemarin, TKSK memanggil Kaur Kesra tanpa sepengetahuan kami, kami tak pernah diberitahu soal BPNT sejak awal," ujar Encep di halaman kantor Kecamatan Warungkondang.
Encep mengatakan, kedatangannya ke kantor kecamatan untuk bermusyawarah bersama dengan camat.
Baca juga: Jembatan Citalegong yang Putus Dalam Perbaikan, Petani Mengeluh Tidak Bisa Jual Hasil Tani
"Terus terang kami minim sekali komunikasi dan informasi mengenai bantuan pusat yang digelontorkan ke desa," katanya.
Saat ditanya mengenai keluarnya para kepala desa dari grup Forkopimcam, Encep mengatakan hal tersebut merupakan aksi spontanitas dan pihaknya tak pernah mengajak siapapun.
Saat diminta waktunya sebentar, Camat Warungkondang Sukmawati menolak untuk memberikan komentar dengan alasan ada rapat di kantor Pemkab Cianjur.
Baca juga: Doa Pelatih Persib Robert Alberts untuk Musibah Sriwijaya Air dan Tanah Longsor Sumedang
"Maaf saya ada rapat di Pemkab," ujar Sukmawati sambil bergegas masuk ke dalam mobil.
Kapolsek Warungkondang Kompol Rachman mengatakan, pihaknya sudah memanggil TKSK dan meminta keterangan terkait aksi para kepala desa.
"Kami dari Forkopimcam hanya bisa mendorong agar semua bisa menjaga stabilitas keamanan," katanya.
Kapolsek mengatakan, alasan berkurangnya KPM dari penuturan TKSK karena ada ketidakvalidan NIK yang terdata di Depdagri.
"Harapan saya segera diluruskan dan tak berdampak kepada warga," katanya.
