Tak Mau Jadi Klaster Baru, DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Belajar Tatap Muka, Akan Lakukan Simulasi

Laporan Kontributor Kabupaten Sukabumi M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, lakukan rapat Konsultasi Persiapan Sekolah Tatap Muka di Ruang Badan Musyawarah (Banmus), Rabu (6/1/2021).

Rapat tersebut dilakukan bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga Depag Kabupaten Sukabumi.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan, rapat konsultasi dilakukan karena pihaknya tidak ingin terjadi klaster baru Covid-19 apabila belajar tatap muka dilakukan.

"DPRD Kabupaten Sukabumi meminta penjelasan seluruh OPD yang hadir tadi, dari tentang kesiapan tersebut dan juga sistem apa yang akan diberlakukan, karena kita punya kekhawatiran apabila ini dimulai apakah akan menjadikan klaster baru Covid-19," ujarnya kepada wartawan seusai rapat.

Tak hanya itu, dalam rapat, DPRD juga menghadirkan tiga direktur rumah sakit, yakni Direktur RSUD Sagaranten, Palabuhanratu dan Sekarwangi.

"Tadi kami juga mengundang direktur-direktur rumah sakit, Sagaranten, Palabuhanratu dan Sekarwangi untuk kita minta keterangan perihal kesiapan, kesiapan dari rumah sakit, beserta puskesmas-puskesmas di Kabupaten Sukabumi apabila ada sebuah klaster baru dari dunia pendidikan ini," terangnya.

Baca juga: Camat Ungkap Penyebab Banjir yang Genangi Ratusan Hektar Sawah di Majalengka, Akan Lakukan Ini

"Karena kita sangat mengkhawatirkan terjadi klaster baru. Apabila ada klaster baru kalau misalnya tidak dipersiapkan penanggulangannya, penanganannya, ini akan menjadi hal yang tidak kita inginkan," jelasnya.

Penerapan SOP Sekolah/Belajar Tatap Muka

Yudha mengatakan, dalam rapat pihaknya mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan, bahwa Standar Operasional (SOP) protokol kesehatan saat belajar tatap muka sudah disosialisasikan.

Namun, pihaknya tetap saja merasa khawatir SOP itu tidak dapat diawasi dengan optimal. Kendati demikian, Yudha meminta SOP itu benar-benar diawasi agar tidak ada klaster baru.

"Terus tadi juga ada masukan dari Dinas Pendidikan dan juga informasi dari Dinas Kesehatan bahwa pemberlakuannya pun dengan SOP sudah disosialisasikan dari akhir tahun lalu, bahwa SOP protokoler kesehatan dan segala macamnya memang harus diberlakukan, kekhawatiran kami apakah SOP ini bisa diawasi dengan optimal atau tidak," katanya.

"Karena Covid-19 ini kan perlu sebuah pemantauan penanganan yang khusus, apalagi mengenai perihal SOP kesehatan yang akan diberlakukan untuk anak-anak di Sekolah," ujarnya.

Menurutnya, meskipun anak-anak memiliki imunitas atau daya tahan tubuh tinggi, tetap saja pihaknya khawatir Covid-19 menyebar.

Baca juga: Bank Papua Tolak Bayar Sisa Kontrak, Persipura Jayapura Bubarkan Tim, Hentikan Seluruh Aktivitas

"Kami khawatir, sebetulnya anak-anak dibawah umur ini, anak-anak umur 6 tahun ini mempunyai kekuatan imun lebih baik daripada orang-orang tua, jadi sebetulnya imun daya tahan tubuhnya kuat. Tetapi, anak-anak ini bisa dijadikan courier membawa virus tersebut ke rumah, nah ini yang harus kita jaga sama-sama," tegasnya.