KBM Semester Genap di Bandung Kemungkinan Tak Jadi Tatap Muka, Resminya Tunggu Wali Kota

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Meskipun pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) semester genap akan segera dimulai pekan depan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung tetap usulkan pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk diterapkan dalam KBM akan dimulai pada Senin (11/1/2021).

Sekretaris Disdik Kota Bandung, Cucu Saputra mengatakan, alasan pihaknya tetap usulkan penerapan PJJ dalam KBM semester genap yaitu, pertimbangan kesehatan para peserta didik, serta kasus covid-19 di Kota Bandung yang belum membaik.

"Untuk KBM semester genap, kami tetap usulkan PJJ berdasarkan masukan hasil gelaran FGD (Focus Group Discussion) kemarin, karena pertimbangannya kesehatan dari anak-anak dan kondisi covid-19 di Kota Bandung."

"Tapi keputusan finalnya kan ada di Pak Walikota, jadi kita tunggu kabar resmi dari pak wali seperti apa," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Selasa (5/1/2021).

Cucu menuturkan, meski kembali dilakukan PJJ, namun penerapannya saat ini harus lebih baik dari yang sebelumnya.

Termasuk peran serta para orangtua siswa yang diharapkan dapat lebih maksimal dalam mendampinginya buah hatinya. 

Baca juga: Cerita Dokter di Bandung Penerima Vaksin Covid-19, Dapat SMS dari Kemenkominfo, Begini Isinya

Menurutnya, dalam penerapan PJJ, peran orangtua sangat penting dalam  membantu meningkatkan kualitas pendidikan dari anak-anaknya.

"Orang tua harus bangun komunikasi dan bersinergi dengan bapak ibu gurunya. Sebab, pendidikan itu kan ada pola pendidikan formal atau di sekolah, dan informal, maka keduanya saling berkaitan juga bersinergi satu sama lain dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik," ucapnya.

Cucu menambahkan, untuk mendukung penerapan PJJ secara maksimal, pihaknya akan berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan, salah satunya dengan meningkatnya konektivitas akses dalam program pendidikan dalam jaringan (padaringan), sehingga ketersediaan fasilitas tersebut dapat dijangkau oleh semua peserta didik, dan dapat meminimalisir kendala yang dihadapi dalam kegiatan PJJ.

"Kita siapkan program padaringan, ini yang sedang di bangun, artinya setiap anak bisa masuk terkoneksi ke server Disdik. Konten pembelajaran juga harus menarik. Kemudian kemampuan guru harus terus menerus diperbaharui," ujar Cucu.

Disinggung soal masih adanya siswa RMP di Kota Bandung yang mengaku hadapi kendala dalam mengikuti penerapan PJJ, salah satunya karena tidak memiliki gawai, menurutnya hal tersebut tengah dan terus dilakukan pencarian solusinya secara spesifik.

"Karena PJJ tidak semua dalam jaringan, tapi ada daring dan luring, maka bagi yang kesulitan PJJ karena tidak miliki fasilitas hape atau gadget, telah kami fasilitasi dengan modul pembelajaran, dan ini menjadi tugas dari kepala sekolah untuk dapat memaksimalkan penggunaan modul pembelajaran tersebut, melalui pendidikan secara luring, sambil menunggu solusi dari masalah ketersediaan gadget tersebut," katanya.

Baca juga: Pegawai Disnaker Cianjur Meninggal, Positif Covid-19 Seusai Rapat di Jatinangor, Pelayanan Dibatasi

Sebelumnya, Kepala Disdik Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan, terdapat 1.743 dari 4.996 sekolah tingkat atas baik negeri atau swasta di Jawa Barat yang telah mengajukan pernyataan kesiapannya untuk menggelar KBM secara tatap muka pada 11 Januari 2021 mendatang.

Meski demikian, pengajuan kesiapan sekolah tersebut masih akan dilakukan peninjauan kembali oleh Satgas COVID-19 serta cabang dinas pendidikan dan pengwas di tingkat kabupaten/kota untuk diberikan rekomendasi.

"Kalau dihitung persentase, 1.743 itu sekitar 34,89 persen sekolah di Jabar siap melakukan tatap muka. Rinciannya SMA ada 12,13 persen, untuk SMK ada 21,32 persen dan SLB 1,44% dari jumlah total sekolah yang mengajukan. Ini baru sekolah yang mengajukan kesiapannya melalui sistem kami. Tapi rekomendasi baru dapat diberikan setelah hasil peninjauan kembali oleh Satgas Covid-19, cabang dinas, dan pengawas, nanti bila disetujui, bupati/walikota sebagai ketua Satgas COVID-19 setempat baru hal itu bisa di lakukan," ujarnya di Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Senin (4/1/2021).

Oleh karena itu, kesiapan sekolah untuk menggelar KBM tatap muka bukan hanya didasari oleh kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung dari sekolah tersebut, tapi juga tergantung dari keputusan dari kepala daerah masing-masing, sehingga pilihannya adalah tatap muka bisa dilakukan secara bertahap dengan prinsip sukarela dan tidak wajib atau tidak diizinkan sama sekali.

"Prinsip sukarela dan tidak wajib ini penerapannya secara parsial, misal di satu kecamatan diperbolehkan tatap muka, tapi di kecamatan lainnya yang berada di kabupaten yang sama, bisa tidak diizinkan KBM tatap muka, karena  berdasarkan rekomendasi dari satgas," ucapnya

Secara umum, kata Dedi, 12 wilayah yang mengajukan belajar tatap muka berada di wilayah kabupaten yang terkendala dengan sinyal internet. Di antaranya Kabupaten Purwakarta, Kuningan, Garut, Cirebon, Pangandaran, Ciamis, Banjar dan Subang.

Sementara 15 daerah lainnya akan melanjutkan pola belajar dari rumah (BDR) seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

"Sampai kapan BDR akan dievaluasi? BDR seperti contoh, Kota Bandung, Depok mereka akan melakukan evaluasi kembali perkembangan COVID-19 pada awal Februari 2021, bagaimana kondisi yang akan dilakukan? baik BDR atau tatap muka akan tetap mengacu kepada simulasi yang kami lakukan, kurikulum penyederhanaan 2013, dikolaborasi di era darurat dan muatan lokal menerapkan kurikulum Masagi yang menerapkan muatan tematik," katanya.