Keputusan Sangat Menyakitkan Honorer dan Calon Guru, PGRI Minta Tinjau Ulang Formasi CPNS 2021

Namun keputusan ini bermasalah jika diterapkan secara permanen.

Ia juga menilai keputusan ini sangat melukai hati para guru honorer serta calon guru  yang sedang berkuliah di kampus keguruan.

"Mengapa demikian? Sebab ratusan ribu mahasiswa LPTK bercita-cita menjadi guru PNS dalam rangka memperbaiki ekonomi keluarga, dan meningkatkan harkat martabat keluarga. Pemerintah jangan pura-pura tidak tahu, fakta tentang tingginya animo anak-anak bangsa menjadi guru PNS," jelas Satriwan.

Apalagi banyak guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah, bermimpi menjadi guru PNS.

"Sedangkan profesi lain seperti dosen, analis kebijakan, dan dokter masih dibuka lowongan PNS-nya. Ini keputusan yang sangat tidak berkeadilan dan melukai para guru honorer dan calon guru," tutur Satriwan.

Selain berpotensi menyalahi UU ASN, Satriwan menilai ada dugaan pemerintah pusat ingin lepas tanggung jawab dari kewajiban untuk mensejahterakan guru. 

"Kita semua tahu, di mana-mana guru PNS itu relatif lebih sejahtera ketimbang guru honorer," ujarnya.

Keputusan ini, kata Satriwan, juga bertolak-belakang dengan kondisi kekurangan guru secara nasional yang tengah dialami Indonesia. Merujuk data Kemdikbud (2020), sampai 2024 Indonesia kekurangan guru PNS di sekolah negeri sampai 1,3 juta orang.

Baca juga: Pemotor Asal Subang Nyaris Menjadi Korban Tabrak Lari di Jalan Raya Putrapinggan Pangandaran

Menurutnya, hal ini akan menabung masalah atas kekurangan guru secara nasional. "Ini berpotensi menganganggu keberlangsungan pendidikan nasional kita," ujarnya.

Honolulu

Hal senada dikatakan Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat, Iwan Hermawan.

Menurutnya, keputusan tersebut bukan hanya melukai hati, tetapi juga mengubur harapan dan kesempatan yang selama ini sangat ditunggu oleh para guru honorer.

Iwan juga mengatakan, pada 2022 nanti, guru PND di sekolah-sekolah negeri tiperkirakan tinggal 10 persen saja karena sebagian besarnya telah pensiun.

"Bila kondisi ini terus dibiarkan, maka pada akhirnya sekolah negeri akan menjadi sekolah honolulu alias sekolah honorer melulu," katanya.

Ketua Asosiasi Guru Honorer Indonesia (AGHI) Kota Bandung, Iman Supriyatna, mengatakan kebijakan pemerintah ini bertentangan dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang menjelaskan tentang dua jenis pegawai yaitu, berstatus ASN dan PPPK.