Breaking News:

Pemerintah Larang Aktivitas FPI

FPI Dibubarkan, Ridwan Kamil Sebut Sudah Sosialisasi, Sebut Kurangi Hal yang Mengurangi Konsentrasi

Pemprov Jabar, Emil menyebut, sudah menyosialisasikan keputusan ini kepada semua daerah untuk menindaklanjuti dengan protap yang sama

Kompas.com
Personel menurunkan sejumlah atribut berlogo dan bertuliskan Front Pembela Islam di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020) sore. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku sudah menyosialisasikan keputusan pemerintah yang membubarkan Front Pembela Islam (FPI) lewat keputusan bersama enam menteri.

"Pemprov Jabar sudah menyosialisasikan keputusan ini kepada semua daerah untuk menindaklanjuti dengan protap yang sama dengan arahan pemerintah pusat," ujar Gubernur di sela pemantauan malam pergantian tahun di kawasan Jalan Ir H Juanda Bandung, Kamis (31/12/2020).

Ia menyinggung soal hukum harus jadi pijakan untuk tinggal di Indonesia.

Karenanya, keputusan pembubaran FPI harus diikuti karena berdasarkan hukum.

"Hidup ini di Indonesia harus mengikuti tata aturan hukum. Kalau hukum sudah menyatakan kita ini melanggar, tentu ada sanksi."

"Jadi, kami imbau semua warga baik yang terafiliasi dengan FPI atau tidak, untuk menaati keputusan bersama yang dikeluarkan pemerintah pusat," ucapnya.

Baca juga: Masih Ada Kesempatan, Yuk Bagikan Gambar Tahun Baru 2021 di Medsos, Ini Contoh-contoh Gambarnya

Ia juga mengatakan bahwa saat ini, di tengah pandemi, semua pihak harus berkomitmen untuk mengakhiri Covid-19.

"Indonesia butuh kedamaian, butuh ketaatan. Mari kita fokus pada penyelesaian pandemi Covid-19."

"Kita kurangi hal-hal yang mengurangi konsentrasi kita. Karena hukum adalah panglima tertinggi," ucapnya.

Terhitung Mulai Rabu

Keputusan resmi pemerintah menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan FPI dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI yang diteken bersama 6 pejabat lainnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD menegaskan sikap pemerintah menolak adanya FPI.

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," tegasnya pada konferensi pers di siaran langsung Youtube Kompas TV, Rabu (30/12/2020). (*)

Baca juga: Masih Ada Kesempatan, Yuk Bagikan Gambar Tahun Baru 2021 di Medsos, Ini Contoh-contoh Gambarnya

Baca juga: VIDEO Puluhan Kendaraan Wisatawan Menuju Pangandaran Diputakbalikkan di Kalipucang, Ini Sebabnya

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved