Pemerintah Larang Aktivitas FPI

Tanggapan Ketua Bantuan Hukum FPI Soal Keputusan Pemerintah Membubarkan FPI, Akan Lapor Habib Rizieq

Ketua Bantuan Hukum FPI memberikan sedikit komentar mengenai dibubarkannya FPI oleh pemerintah.

Editor: taufik ismail
(Tribunnews/Jeprima)
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab didampingi kuasa hukumnya, Munarman tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/12/2020). Kedatangan Rizieq Shihab untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan yang terjadi di Petamburan. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pemerintah hari ini, Rabu (30/12/2020), mengeluarkan Surat Keputusan Bersama enam lembaga tinggi untuk membubarkan dan menghentikan aktivitas Front Pembela Islam ( FPI).

Lantas bagaimana sikap FPI.

Dalam berita di Kompas.com, Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, langsung melapor ke Pimpinan FPI  Habib Rizieq Shihab terkait langkah pemerintah membubarkan ormas tersebut.

Baca juga: VIDEO-FPI Dibubarkan Pemerintah, Baru Saja Diumumkan Mahfud MD, Tak Boleh Lagi Gelar Kegiatan

Baca juga: Sejarah Singkat FPI, Ormas yang Dipimpin Habib Rizieq Shihab, Pemerintah Kini Larang Aktivitas FPI

"Saya ketemu HRS ( Rizieq) dulu," kata Sugito saat dihubungi, Rabu (30/12/2020).

Ia pun belum bisa memberikan komentar soal langkah pemerintah membubarkan FPI.

Ia baru akan memberikan pernyataan setelah bertemu Habib Rizieq yang saat ini ditahan di Polda Metro Jaya akibat kasus kerumunan.

Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam ( FPI).

Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020).

Baca juga: 7 Poin Surat Keputusan Bersama 6 Pejabat Tinggi tentang Pelarangan Kegiatan Atas Nama FPI

Baca juga: Berikut Isi Lengkap SKB Pembubaran dan Pelarangan Aktivitas FPI, Ada 7 Poin Diteken 6 Pejabat Tinggi

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," ujar Mahfud MD.

"Karena FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," ujar dia.

Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas.

Dengan tidak adanya legal standing terhadap ormas FPI, maka Mahfud minta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.

Baca juga: FPI Dibubarkan Pemerintah, Baru Saja Diumumkan Mahfud MD, Tak Boleh Lagi Gelar Kegiatan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Bubarkan FPI, Kuasa Hukum Lapor ke Rizieq".

Sumber: Kompas
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved