Mahfud MD Mau Aktifkan Polisi Siber, Menurut Pengamat Begini Seharusnya Sikap Pemerintah

TRIBUNJABAR.ID - Pemerintah menyatakan akan mengaktifkan kepolisian siber pada 2021.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan Kompas.id, Kamis (17/12/2020).

"Serangan digital memang dilematis, tetapi kami sudah memutuskan ada polisi siber," kata Mahfud dikutip dari Kompas.id, Sabtu (26/12/2020).

Menurut Mahfud, polisi siber akan diaktifkan secara sungguh-sungguh karena terlalu toleran juga akan berbahaya.

Adapun polisi siber yang dimaksud Mahfud berupa kontra narasi.

Baca juga: Anak Tujuh Tahun Diculik, Dijadikan Jaminan, Ditukar dengan Dua Tabung Gas 3 Kg

Seberapa besar urgensi memasifkan polisi siber di dunia maya? 

Pengamat media sosial Enda Nasution mengatakan, negara memang perlu hadir di ruang ruang digital, termasuk di media sosial.

Menurut dia, ruang digital juga merupakan ruang publik yang membawa dampak signifikan pada beberapa aspek.

"Maka sudah sewajarnya pemerintah dalam rangka menjaga dan melindungi hak warga negara yang lain juga hadir di situ," kata Enda saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/12/2020).

Menurut dia, yang bisa dilakukan berupa patroli siber atau kampanye secara positif. Pemerintah juga harus memahami budaya online yang saat ini berkembang di masyarakat.

Baca juga: Bocah 12 Tahun Maling Duit Rp 13 Juta di Hotel, Buat Ngelem dan Main Game Online

"Cermati budaya online yang ada, jangan hanya fokus di penindakan tapi juga pencegahan," kata dia.

Enda menyebutkan, pemerintah juga harus dalam koridor hukum dan semangatnya melindungi kebebasan serta kenyamanan berekspresi, bukan melakukan represi.

Ketika ditanya soal sebaran informasi palsu, menurut Enda, kini semakin banyak.

Hal ini terjadi karena semakin banyaknya pengguna media sosial dan berkembangnya aplikasi.

"Dipicu dari isu politik terutama di Pilpres 2014, Pilkada DKI 2016. Pilkada-pilkada di berbagai provinsi 2018, Pilpres 2019," ujar Enda.

Selain itu, marak pula penipuan dan berbagai isu kesehatan pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Selama masa pandemi ini juga marak bermunculan (informasi palsu) dengan motif ekonomi maupun motif politik atau lainnya," kata dia. 

Baca juga: Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang Sebagian Atap Lorong Pasar Subuh Ciamis Ambruk

Enda berpandangan, patroli siber hanyalah satu faktor. Masyarakat juga membutuhkan informasi dan edukasi untuk bijak bersosial media.

Media sosial bisa menjadi infrastruktur pendukung ekonomi, seperti halnya jalan raya.

"Harus ada yang memelihara dan otoritas yang menegakkan aturan, tapi penggunanya tetap harus waspada dan berhati-hati agar semua aman dan nyaman, sampai tujuan," kata Enda.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polisi Siber Akan Diaktifkan pada 2021, Ini Saran untuk Pemerintah"