Breaking News:

Banjir Masih Landa Kota Bandung, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah dan Masyarakatnya

Pengamat Tata Kota dari ITB, Denny Zulkaidi, menilai Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan sejumlah upaya lain untuk mengatasi banjir. 

Tribun Jabar/Cipta Permana
Kendaraan yang mogok saat mencoba melalui banjir di Jalan Kopo, Kota Bandung, Kamis (24/12/2020). Beberapa titik di Kota Bandung banjir akibat hujan berintensitas tinggi. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat Tata Kota dari ITB, Denny Zulkaidi, menilai Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan sejumlah upaya lain untuk mengatasi banjir

Selama ini, upaya yang sudah dilakukan pemerintah masih kurang. Indikasinya dapat dilihat dari kejadian banjir yang melanda beberapa titik di Kota Bandung, pada Kamis 24 Desember 2020. 

Normalnya, kata dia, ketika hujan ekstrem terjadi dapat dihitung berapa lama banjir atau air menggenang di satu wilayah.

Jika sampai delapan jam atau satu hari airnya belum surut, maka diperlukan peningkatan penanganan. 

"Penanganannya sendiri mulai dari preventif, misalnya bersih-bersih gorong-gorong dari sampah dan endapan. Nah, kalau itu sudah dibersihkan tapi masih banjir artinya kapasitasnya kurang, Dinas PU harus punya perhitungan baru kebutuhan atau penyediaan drainase, karena yang penting itu kapasitasnya supaya mampu menampung jumlah debit air," ujar Denny saat dihubungi, Jumat (25/12/2020). 

Baca juga: Daftar 10 Film Natal, Cocok Ditonton Keluarga dan Pacar Saat Liburan, Lengkap dengan Sinopsisnya

Baca juga: 2.000 KK Terdampak Banjir Dayeuhkolot Sejak Kemarin, Ketinggian Sekarang 80 Sentimeter

Saat ini, kata dia, kawasan cekungan semakin banyak, artinya limpasan air pun semakin besar.

Kondisi itu harusnya diimbangi dengan tampungan air yang diperbesar atau ditambah. 

"Misalnya menambah sumur resapan, biopori, waduk atau kolam retensi supaya airnya itu tidak langsung mengalir ke drainase dan jalan," katanya. 

Sebetulnya, upaya sederhana mengatasi banjir ini bisa dilakukan di rumah-rumah dengan membuat biopori agar air hujan dapat tergenang di halaman dan merasap, tidak langsung ke drainase atau jalan. 

"Jadi perlu penyesuaian. Kalau lihat sekarang sepertinya belum tertampung, masih ada genangan atau banjir, berarti belum cukup," ucapnya. 

Pemerintah juga harus melakukan pendataan ulang wilayah mana saja yang ada genangan atau banjir, kemudian dihitung berapa volumenya. 

Baca juga: Ternyata, Sate Maranggi Purwakarta Punya Beberapa Varian Sesuai Daerah Asal, Ini Dia Bedanya

Baca juga: Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta Diperpanjang hingga 2021, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

"Berapa sih yang tidak tertampung, sehingga pemerintah bisa merancang penanganannya mau diperlebar drainasenya atau ditambah sumur resapan atau biopori yang harus dibuat," katanya. 

Denny pun menyarankan agar pemerintah kembali aktif, mendorong masyarakat agar ikut serta melakukan pencegahan, minimal dengan membuah biopori di rumah masing-masing. 

"Mestinya pembuatan sumur resapan atau biopori itu tidak hanya dikenakan kepada bangunan baru saja, rumah yang sudah ada juga didorong untuk menyediakan sumur resapan atau biopori supaya jangan hanya menyalahkan pemerintah, sementara masyarakatnya sendiri tidak ikut andil, kan kalau ada bencana yang kena masyarakatnya juga," ucapnya. (*)

Penulis: Nazmi Abdurrahman
Editor: Giri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved