Uu Ruzhanul: Jabar Upayakan Vaksinasi 80 Persen Penduduk

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengupayakan minimal 80 persen penduduk Jawa Barat mendapat vaksin Covid-19. Dengan jumlah penduduk 48,68 juta jiwa, maka minimal 38,94 di antaranya diusahakan menerima vaksin tersebut.

"Sebanyak 80 persen minimal masyarakat Jawa Barat yang divaksin. Kami maunya 100 persen, tapi minimal 80 persen," kata Kang Uu dalam dialog Coffee Morning Tribun Jabar melalui kanal YouTube, Selasa (22/12/2020).

Kang Uu mengatakan pihaknya mengupayakan vaksinasi minimal kepada 80 persen penduduknya tersebut karena masyarakat Jawa Barat memiliki mobilitas yang tinggi keluar-masuk DKI Jakarta sebagai episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Sesuai arahan, katanya, vaksinasi akan diberikan secara bertahap, dimulai dari zona merah atau risiko tinggi penyebaran Covid-19, yakni Bodebek dan Bandung Raya, kemudian menyebar sampai semua kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Vaksin Covid-19 ini, kata Kang Uu, memang gratis bagi masyarakat seperti yang telah diumumkan Presiden RI Joko Widodo. Saat pemerintah pusat menganggarkan biaya vaksinasi tersebut, kata Kang Uu, pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota pun diminta Presiden RI untuk menganggarkan biaya vaksinasi tersebut supaya masyarakat benar-benar mendapat vaksin secara gratis.

"Pemprov Jabar juga akan menganggarkan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Adapun informasi tentang vaksin, kami akan menerima atau akan melaksanakan seperti apa, sampai hari ini tetap informasi awal sekitar awal tahun nanti," katanya.

Baca juga: Petani Cianjur Dapat Bantuan Benih dan Hewan Ternak, Pemasaran Sayuran Terkendala PSBB saat Pandemi

Uu mengatakan bahwa Pemprov Jabar telah melakukan simulasi pemberian vaksin di Kota Depok dan Bekasi beberapa waktu lalu. Seiring dengan itu, MUI dan BPOM pun tengah meneliti kehalalan dan keamanan vaksin Covid-19. Di sisi lain, uji klinis vaksin tetap berjalan di Kota Bandung.

"Vaksin yang akan dibagikan kepada masyarakat ini sudah melalui uji klinis kan, kalau tidak melalui itu kita kan tidak akan paham. Dalam hal ini pemerintah berhati-hati karena harus seilmiah mungkin," katanya.

Vaksin pun, katanya, akan diberikan terlebih dulu kepada tenaga kesehatan, TNI dan Polri, kemudian kalangan yang sering berinteraksi dengan masyarakat luas. Vaksin pun utamanya diberikan kepada warga berusia produktif dan yang tidak memiliki penyakit tidak menular. Masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu harus mendapat izin dari dokter untuk mendapat vaksin.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan mengenai 1,2 juta dosis vaksin dari Sinovac, Tiongkok, yang telah datang ke Tanah Air kemudian disimpan di Biofarma, katanya, pihaknya belum mendapat arahan dari pemerintah pusat terkait dengan penggunaannya.

"Untuk vaksin, kami belum ada arahan dari pemerintah pusat jatahnya berapa. 500 ribu, sejuta, 1,2 juta, kita belum tahu. Tapi urutan kita, kalau pakai saf, saf yang pertama itu tenaga kesehatan, saf keduanya TNI-Polri, saf 3 adalah mereka di zona merah," katanya di Markas Kodam III Siliwangi, Senin (7/12/2020).

Saat berbicara mengenai zona merah, katanya, adalah kawasan yang memiliki risiko tertinggi penyebaran Covid-19. Selama ini kawasan yang sering masuk zona merah adalah Bodebek dan Bandung Raya.

Baca juga: Timnya Kebobolan dalam Waktu 6 Detik, Pelatih Sassuolo: AC Milan Tim yang Sangat Percaya Diri

"Kalau sudah nyampe zona merah, dari kemarin sudah saya sampaikan, mayoritas mengumpulnya di Bodebek, yaitu Bogor-Depok-Bekasi. Kemudian Bandung. Itu urutannya. Jadi nanti jumlahnya akan disesuaikan dengan jatahnya. Jawaban saya per hari ini, jatahnya saya belum tahu berapa yang akan tahap satu diberikan ke Jawa Barat," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsu Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pihaknya pun belum mengetahui jumlah vaksin yang diterima Jabar dari pemerintah pusat.