Bawa Empat Tuntutan Utama, Ratusan Mahasiswa KM ITB Long March ke DPRD Jabar

Ringkasan Berita:

• Ratusan mahasiswa KM ITB menggelar aksi unjuk rasa dari Monumen Kubus Jalan Ganesa menuju Gedung DPRD Jawa Barat. 
• Dipimpin Ketua Kabinet Nahdah Nabillah, mereka membawa empat tuntutan utama berbasis data yang menyoroti pengelolaan anggaran, tata kelola program, industrialisasi berbasis riset, hingga komunikasi publik. 
• KM ITB mengancam akan menggelar aksi lanjutan jika tidak ada respons konkret.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Matahari terik tak menciutkan semangat para mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) untuk turun ke jalan, menyuarakan aksi pernyataan sikap mereka terkait kondisi bangsa terkini.

Setelah melakukan orasi di Monumen Kubus Jalan Ganesa, mahasiswa akan bergerak menuju Gedung DPRD Jawa Barat dengan membawa empat tuntutan utama yang berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan, kebijakan fiskal, industrialisasi, hingga komunikasi publik.

Ketua Kabinet KM ITB, Nahdah Nabillah, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang tengah menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

“Hari ini ada sekitar 150 sampai 200 massa KM ITB yang turun. Kami akan bermobilisasi menuju DPRD untuk menyampaikan aspirasi yang telah kami kaji dan diskusikan bersama,” ujar Nahdah, Rabu (17/6/2026).

Spanduk bertuliskan “Rakyat Sengsara”,  “Evaluasi, Stop Ugal-Ugalan”, “Bangun Ulang Negara Usang” tampak dibentangkan oleh para mahasiswa yang ikut dalam pernyataan sikap tersebut.

Dalam aksi tersebut, KM ITB membawa empat tuntutan yang dinilai penting untuk segera ditindaklanjuti pemerintah. 

Tuntutan pertama berkaitan dengan efisiensi dan pengelolaan anggaran negara serta tanggung jawab fiskal pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.

Nahdah menjelaskan, mahasiswa menyoroti sejumlah program yang dinilai perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan strategis bangsa. 

Selain itu, pemerintah juga didorong untuk lebih serius memperkuat sektor industri manufaktur sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional.

“Yang pertama berfokus pada efisiensi dan pengelolaan anggaran serta tanggung jawab fiskal. Khususnya perlu ada perbaikan terhadap program-program yang kami nilai perlu dievaluasi, termasuk pentingnya mendorong penguatan industri manufaktur di Indonesia,” katanya.

Tuntutan kedua berkaitan dengan tata kelola program pemerintah. 

Menurut Nahdah, masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang membutuhkan evaluasi menyeluruh agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Ia menilai berbagai celah dalam pelaksanaan program harus segera diperbaiki melalui langkah yang lebih serius dan responsif dari pemerintah.

“Kami melihat masih banyak hal yang bisa dievaluasi dan diperbaiki dari tata kelola program pemerintah. Hal-hal tersebut perlu ditanggapi dengan serius dan cepat agar tidak terus menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.