Apakah Negara Tak Mampu Gratiskan Vaksin Covid-19? Ini Jawaban Satuan Tugas

Anggaran keuangan negara disebut bukan masalah utama sehingga vaksin tidak digratiskan semuanya. 

Editor: Giri
Dok. BNPB via Kompas.com
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anggaran keuangan negara disebut bukan masalah utama sehingga vaksin tidak digratiskan semuanya. 

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, memastikan, perihal anggaran tidak akan jadi hambatan.

Hal ini Wiku sampaikan merespons pertanyaan wartawan tentang dua mekanisme vaksinasi Covid-19, yakni gratis (subsidi) dan berbayar (mandiri).

"Saya perlu tegaskan bahwa pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity melalui vaksinasi," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/12/2020).

Wiku menyebut, saat ini pemerintah masih terus mengkaji berbagai hal teknis terkait vaksinasi.

Menurut dia, pemerintah ingin memastikan vaksin tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui skema subsidi maupun mandiri.

Baca juga: Pemain Barcelona Ternyata Tidak Saling Sapa di Lapangan, Membuat Pemain Levante Keheranan

Baca juga: Rizieq Shihab Ajukan Praperadilan, Ada Nama Kapolri dan Kapolda Metro Jaya di Daftar Termohon

Detail pelaksanaan vaksinasi, mulai dari sasaran hingga rentang harga, juga masih terus dibahas.

"Hal ini akan diinformasikan setelah nantinya terdapat keputusan resmi dari pemerintah," ujar Wiku.

Wiku pun meminta seluruh rumah sakit di Tanah Air untuk menunggu arahan dan keputusan pemerintah ihwal vaksinasi Covid-19.

Ia mewanti-wanti pihak rumah sakit untuk tak melakukan promosi vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemangku kebijakan.

"Jangan melakukan promosi atau kegiatan serupa terkait program vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di masyarakat," kata dia.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan, terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.

Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin.

Baca juga: 22 Tenaga Kesehatan di Kota Tasik Terkonfirmasi Positif Covid-19, Jalani Isolasi Mandiri

"Ya, jadi perkiraan awal angka seperti itu untuk mencapai 67 persen orang yang diimunisasi," ujar Nadia pada Kompas.com, Selasa (8/12/2020).

Dia mengatakan yang akan mendapatkan vaksin gratis antara lain tenaga kesehatan, pelayan publik, PBI, dan kelompok rentan lainnya. Adapun vaksin Covid-19 Sinovac gelombang pertama tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 lalu. Jumlahnya sebanyak 1,2 juta dosis. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Satgas Sebut Anggaran Bukan Alasan Pemerintah Tak Gratiskan Vaksin Covid-19 Sepenuhnya"

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved