Jumat, 10 April 2026

Pilkada Kabupaten Bandung

Hasil Pilkada Kabupaten Bandung 2020, Pengamat Ini Akui Ada Arus Perubahan Politik di Daerah, Tapi

peluang besar tetap dimiliki Paslon berjargon BEDAS, H.M. Dadang Supriatna - H. Sahrul Gunawan untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bandung

Penulis: Cipta Permana | Editor: Dedy Herdiana
berita.upi.edu
Pengamat Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Karim Suryadi M.Si 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana
 
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Meski proses penghitungan suara resmi Pilkada Kabupaten Bandung 2020 masih berlangsung oleh KPU Pusat hingga saat ini, peluang besar tetap dimiliki Paslon berjargon BEDAS, H.M. Dadang Supriatna - H. Sahrul Gunawan untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bandung lima tahun kedepan. 

Melihat situasi tersebut, Pengamat Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Karim Suryadi M.Si mengatakan, setelah dikuasai oleh keluarga kepala daerah petahana dari trah Obar Sobarna selama dua dekade berturut-turut, kini telah terjadi perubahan dari keinginan masyarakat, yang telah memaksa Partai Golkar harus merelakan kursi pemimpin tertinggi di pemerintahan kepada sosok baru yang lebih diharapkan warga Kabupaten Bandung.

"Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa arus perubahan tidak bisa lagi dibendung di Kabupaten Bandung oleh hanya kelompok tertentu. Setelah dikuasai keluarga Obar selama dua dekade, kini mereka (Dadang-Sahrul) menghembuskan angin perubahan yang memaksa kali ini Golkar harus kehilangan kursinya (pemimpin) yang telah ditempatinya beberapa dekade ke belakang," ujarnya melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (10/12/2020).

Prof. Karim menuturkan, menjadi oposisi bukan karakter dari Partai Golkar, terutama di daerah, namun situasi ini tentunya mempengaruhi kedigdayaan Partai Golkar dalam konstelasi politik, apalagi di Pemerintah Daerah tidak ada stuktur yang menyediakan pos menteri sebagaimana di Pemerintahan Pusat.

Selain itu, menjadi oposisi di daerah tidak akan terlalu menonjol, bahkan kekuatan paling jauh hanya dapat bersikap kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh sosok pemimpin daerah dari partai pemenang.

Meski demikian, karena Dadang Supriatna (DS) merupakan mantan kader dari Partai Golkar, bukan mustahil bagi dirinya untuk melibatkan beberapa relasi terkait dari tokoh Partai Golkar dalam struktur Pemerintahan Kabupaten Bandung.

Baca juga: Ini Harapan Wali Kota Bandung Pada Bupati Kabupaten Bandung Terpilih, Terutama Soal Atasi Banjir

Baca juga: Update Real Count KPU Pilkada Sukabumi Pukul 13.30, Paslon Marwan - Iyos Unggul, Ini Rinciannya

"Bahkan tidak mustahil, bila kedepan godaan agar DS "pulang kandang" pun bisa terjadi. Dalam konteks ini, meski secara struktural Golkar berada di luar pemerintahan, secara kultural-personal akan memiliki hubungan baik dengan kepala daerah yang menjadi pemenang. Karena itu, saya tidak melihat desain oposisi yang akan diambil Partai Golkar di Kabupaten Bandung. Apalagi partai baru tempat berlabuhnya DS adalah mitra koalisi Partai Golkar di Pusat," ucapnya.

Oleh karenanya, lanjut Prof. Karim, cukup banyak aspek yang perlu dibenahi dalam upaya meningkatkan kualitas dari Pemerintah Kabupaten, seperti yang terangkum dalam berbagai program BEDAS dalam janji kampanye sebelumnya, kini saatnya Dadang-Sahrul menyusun skala prioritas untuk dapat mewujudkannya. 

Pasangan DS-Sahrul Gunawan di KPU Kabupaten Bandung.
Pasangan DS-Sahrul Gunawan di KPU Kabupaten Bandung. (Tribun Jabar/Lutfi Ahmad Mauludin)

"Apalagi, efek pandemi belum akan selesai dalam setahun ke depan. Karena itu, isu pemulihan ekonomi dan percepatan penanggulangan Covid-19 masih akan merajai narasi pembangunan (pusat dan daerah). Dengan situasi tersebut, tidak banyak opsi yang bisa diambil Dadang-Sahrul dalam membuat perubahan besar di Kabupaten Bandung, kecuali mampu mewujudkan janji-janjinya," ujar Prof. Karim.

Disinggung mengenai kondisi arus perubahan yang terjadi di Kabupaten Bandung, akan mempengaruhi konstelasi di Pemerintah Pusat, khususnya dalam Pilpres 2024. Menurutnya, terlalu dini untuk mengaitkan hasil Pilkada 2020 untuk meneropong politik pemerintahan di Jabar dan nasional pada tahun 2024. Sebab, masih di mungkinkan terjadinya banyak hal yang berpotensi memberikan pengaruh, setidaknya menghangatkan dinamika politik tanah air. 

Meski demikian, bukan berarti hasil Pilkada 2020 harus diabaikan dalam meneropong Politik Pilpres 2024 mendatang, namun tidak boleh dibaca hanya sebagai variabel tunggal dan linier bagi konstelasi politik pemerintah di masa yang akan datang. 

"Pengaruhnya tentu saja akan ada, namun tidak bisa dikalkulasi sekarang karena dinamika politik hingga berlangsungnya Pileg dan Pilpres belum bisa dikalkulasi secara akurat. Tapi setidaknya dengan kondisi yang terjadi di Pilkada Kabupaten Bandung, memberikan pesan untuk pemerintah, bahkan PKS sebagai satu-satunya kekuatan oposisi yang kian mengakar dan mempengaruhi pilihan masyarakat," katanya.

Baca juga: Real Count KPU Pilkada Indramayu 2020, Paslon Nina - Lucky Hakim Unggul, Cek Hasilnya Lewat Link Ini

Baca juga: Biodata Sahrul Gunawan, Menang versi Quick Count Pilkada Kabupaten Bandung, Ini Perjalanan Kariernya

Sahrul Gunawan, calon wakil bupati Bandung
Sahrul Gunawan, calon wakil bupati Bandung (Tribun Jabar/Lutfi Ahmad Mauludin)

Link Hasil Hitung Cepat KPU Pilkada Kabupaten Bandung

Anda bisa mengakses link real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengecek hasil Pilkada Kabupaten Bandung melalui pilkada2020.kpu.go.id.

Untuk memudahkan menemukan hasil real count KPU di Kabupaten Bandung, Anda bisa mengaksesnya melalui link dalam artikel ini.

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved